PolitikRagam Daerah

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Gelar Reses di Kecamatan Paseh, Dorong Perempuan Lebih Aktif dan Mandiri

74
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj Renie Rahayu menyampaikan sambutan dalam reses di aula Al Mufasir, Paseh, Sabtu, (8/11/25)

SNU//Kabupaten Bandung — Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu, SH, menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Al Mufasir, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, pada Sabtu (8/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimcam Paseh, Sekcam Paseh Hj. Eet Latifah, Kepala Desa Paseh Ode, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta sebanyak 123 anggota Perempuan Bangsa yang tampak antusias mengikuti rangkaian agenda.

Dalam sambutannya, Hj. Renie Rahayu menekankan pentingnya penguatan kaderisasi dan pembinaan perempuan agar semakin berdaya di lingkungan sosial serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

“Kita ingin memperkuat komunikasi dan membangun kaderisasi baru. Dari 123 yang hadir, saya ingin tahu siapa yang siap masuk kepengurusan Perempuan Bangsa agar dapat kita bina dan bentuk struktur barunya,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu, SH, menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Al Mufasir, Desa Sukamantri, Kecamatan Paseh, pada Sabtu (8/11/2025).

Setelah pembentukan kepengurusan baru, akan dilanjutkan dengan rapat kerja dan program pembinaan perempuan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan peran perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi.

Hj. Renie menegaskan bahwa Perempuan Bangsa merupakan bagian dari perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia mengajak seluruh kader untuk terus percaya diri, mandiri, dan berdaya.

“Perempuan Bangsa Kabupaten Bandung harus bahagia dan percaya diri. Jangan sampai ada lagi yang harus menjadi TKW. Kita ingin perempuan di daerah ini bisa berdaya dan sejahtera di tempatnya sendiri,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Hj. Renie juga menyinggung pembahasan RAPBD 2026 yang saat ini tengah digodok bersama OPD. 

Ia mengungkapkan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat hampir mencapai Rp1 triliun, sehingga pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran.

“Kita menyesuaikan dengan kondisi fiskal saat ini. Namun pelayanan publik dan program prioritas seperti pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” jelasnya.

Selain itu, ia menyatakan dukungan terhadap program pemerintah pusat seperti Sekolah Pemberdayaan Perempuan dan Gizi (SPPG) serta Koperasi Merah Putih yang diharapkan memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi desa.

“Presiden bersama Gus Muhaimin telah menegaskan pentingnya perputaran ekonomi di desa. Maka setiap desa diharapkan segera membentuk dan memberdayakan Koperasi Merah Putih, bukan hanya formalitas,” katanya.

Kegiatan reses diakhiri dengan pendataan anggota Perempuan Bangsa yang siap bergabung dalam kepengurusan baru serta penyusunan rencana pembinaan lanjutan di tingkat kecamatan dan desa. (Apih)

Exit mobile version