Manado/secondnewsupdate.co.id – Komunitas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai (KOMAKAPA) Kota Studi Manado bersama Solidaritas Mahasiswa Papua di Sulawesi Utara menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Dalam keterangannya, KOMAKAPA menilai meningkatnya aktivitas militer di wilayah Paniai, serta rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dinilai tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, telah menimbulkan keresahan di tengah warga.
Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi mengancam keamanan masyarakat sipil, memecah persatuan masyarakat adat, sekaligus membuka ruang bagi kepentingan politik tertentu dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah Papua.
Atas dasar itu, KOMAKAPA menyampaikan 10 poin pernyataan sikap. Di antaranya menolak militerisasi di tanah Papua, menolak rencana pemekaran DOB di wilayah Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, dan Wedauma, serta mendesak pemerintah menghentikan aktivitas militer yang dinilai meresahkan masyarakat.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah pusat segera melakukan investigasi terhadap berbagai persoalan kemanusiaan di Papua melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Kami meminta pemerintah mendengar aspirasi rakyat Papua dan menghentikan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat,” demikian salah satu poin pernyataan sikap yang disampaikan KOMAKAPA.
KOMAKAPA berharap pemerintah dapat mengedepankan dialog damai dan pendekatan humanis dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, khususnya di Kabupaten Paniai. (Jeri)
