Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id — Komisi III DPRD Kota Cimahi, yang terdiri dari Rika Lis Indarti, Purwanto, H Enang Sahri Lukmansyah, Mochamad Nofip, Rini Marthini, melakukan Inspeksi Mendadak ke RW 03 Karang Mekar.
Persoalan banjir yang selama ini menghantui warga RW 03 Kelurahan Karangmekar, khususnya masyarakat di sekitar Jalan Lurah, mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Cimahi.
Tak ingin persoalan hanya berhenti pada laporan dan keluhan warga, jajaran Komisi III turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk melihat kondisi saluran drainase dan aliran air secara nyata di lapangan.
Sidak tersebut menjadi langkah konkret Komisi III dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan genangan hingga banjir setiap kali hujan turun.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan penanganan secara menyeluruh, bukan sekadar perbaikan sementara yang berpotensi membuat persoalan kembali berulang.
Di lokasi, anggota Komisi III mencermati kondisi saluran air, elevasi drainase, jalur aliran air hujan hingga potensi penyumbatan akibat endapan dan limbah.
Persoalan banjir di Jalan Lurah disebut bukan hanya berkaitan dengan kapasitas saluran, tetapi juga menyangkut sistem drainase secara keseluruhan.
“Kalau urusannya hanya dua meter, sepanjang ini juga tidak mungkin hanya dikeruk. Kalau hanya air hujan yang dialirkan ke sana, berarti ada persoalan lain yang harus kita lihat,” ujar Enang Sahri, demikian salah satu poin yang menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut.
Komisi III menilai, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.
Setiap bagian dari sistem drainase harus dilihat secara utuh, mulai dari arah aliran, elevasi saluran, kapasitas tampung hingga kemungkinan bercampurnya air hujan dengan limbah domestik.
Warga Keluhkan Banjir hingga Minimnya Sosialisasi Proyek
Selain persoalan banjir, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pekerjaan drainase yang tengah dilakukan di kawasan tersebut.
Warga berharap pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah benar-benar mampu memberikan solusi terhadap persoalan banjir yang telah mereka rasakan selama bertahun-tahun.
Masyarakat juga mempertanyakan sosialisasi pekerjaan yang dinilai belum maksimal.
Mereka membutuhkan informasi yang jelas mengenai teknis pekerjaan, tahapan pembangunan, perkembangan pengerjaan hingga kepastian waktu penyelesaian proyek.
Komisi III menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat harus dibarengi komunikasi yang terbuka dan transparan.
Masyarakat, kata Komisi III, memiliki hak untuk mengetahui pekerjaan apa yang sedang dilakukan di lingkungan mereka serta bagaimana target dan manfaat pembangunan tersebut setelah selesai.
Komisi III Dorong Solusi Menyeluruh
Dalam sidak tersebut, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi perhatian Komisi III. Di antaranya adalah kebutuhan perbaikan elevasi saluran air, pemisahan antara aliran air hujan dan limbah domestik, serta pengelolaan limbah dari para pelaku usaha di sekitar kawasan.
Hal tersebut penting dilakukan karena limbah dan endapan kotoran yang masuk ke saluran berpotensi menyebabkan pendangkalan.
Jika tidak ditangani, kapasitas saluran akan semakin berkurang dan pada akhirnya memperbesar risiko terjadinya genangan maupun banjir.
Komisi III menilai persoalan tersebut harus dibahas melalui kajian teknis secara menyeluruh agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat sementara.
“Ke depannya nanti akan kita bahas secara kajian, secara menyeluruh, supaya banjir yang ada di Jalan Lurah ini tidak berulang lagi,” tegas Nofip pula.
Komisi III juga menegaskan, penanganan banjir bukan semata-mata soal membangun atau mengeruk saluran.
Dibutuhkan perencanaan yang tepat, pengawasan terhadap pekerjaan, koordinasi lintas sektor serta kesadaran seluruh pihak dalam menjaga saluran air.
Aspirasi Warga Tak Boleh Berhenti di Atas Meja
Turunnya Komisi III secara langsung ke Jalan Lurah menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak cukup hanya diterima melalui forum rapat.
Kondisi di lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan langkah penanganan.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan banjir yang selama ini mereka hadapi benar-benar ditangani sampai tuntas.
Karena itu, Komisi III berkomitmen membawa hasil sidak tersebut ke dalam pembahasan lebih lanjut bersama pihak terkait.
Kajian menyeluruh diharapkan dapat melahirkan solusi permanen sehingga kawasan Jalan Nura tidak terus-menerus menjadi titik rawan banjir setiap kali hujan mengguyur.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan Kota Cimahi agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komisi III berharap, melalui evaluasi dan pembenahan yang dilakukan secara serius, kondisi drainase di Jalan Lurah dapat semakin baik dan persoalan banjir tidak lagi menjadi keluhan yang diwariskan dari tahun ke tahun.
“Harapannya Cimahi ini jauh lebih baik lagi dari yang kemarin,” pungkasnya. (Bagdja)
