SNU//Cimahi — Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati (Fraksi PKS), menegaskan pentingnya penguatan fungsi pengawasan legislatif di tengah meningkatnya dinamika dan tantangan pelayanan publik.
Ia menyebut bahwa pengawasan bukan sekadar prosedur formal, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan setiap layanan pemerintah berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan.
“Komisi IV berkewajiban memastikan setiap layanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, bukan hanya sekadar program di atas kertas,” ujar Ike. Rabu (10/12/2025).
Ike menilai sejumlah persoalan, terutama di sektor kesehatan, membutuhkan perhatian serius.
Meski Pemerintah Kota Cimahi telah menghadirkan layanan persalinan 24 jam dan rawat jalan sore di beberapa puskesmas, tantangan terkait kualitas dan konsistensi pelayanan masih kerap muncul.
Keluhan masyarakat terhadap layanan RSUD Cibabat, termasuk beredarnya video penanganan pasien BPJS di media sosial, menjadi pengingat bahwa kemudahan akses harus dibarengi pelayanan yang aman, layak, dan bermartabat.
Di bidang pendidikan dan kebudayaan, Komisi IV menyoroti belum meratanya sarana dan prasarana sekolah serta kesenjangan kualitas pendidikan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat peningkatan daya saing sumber daya manusia di Kota Cimahi.
Pada sektor ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, Ike meminta agar program pelatihan kerja, penyerapan tenaga kerja, serta perlindungan perempuan dan anak dijalankan secara serius dan menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Tidak boleh ada layanan setengah-setengah. Seluruh instansi mitra Komisi IV harus bekerja maksimal dan bertanggung jawab kepada publik,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Cimahi memastikan bahwa seluruh fungsi DPRD baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan akan dijalankan secara tegas dan terukur agar setiap program pemerintah benar-benar hadir sebagai pelayanan nyata bagi masyarakat. (Bagdja)
