Soreang Kab Bandung// secondnewsupdate.co.id – Upaya memberantas praktik rentenir di tengah masyarakat terus digencarkan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna (DS) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kompak mendorong solusi lewat Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang lebih murah dan mudah diakses.
Langkah ini ditegaskan dalam kunjungan kerja Menteri PKP di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung, yang sekaligus menjadi momentum peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah se-Jawa Barat. Senin (13/4/2026).
Program BSPS menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna memperbaiki rumah tidak layak huni (rutilahu) menjadi hunian yang lebih layak.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperkenalkan KUR Perumahan serta gerakan melawan rentenir yang melibatkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Dalam kesempatan tersebut, Dadang Supriatna yang sering di sapa Kang Dadang Supriatna (KDS) blak-blakan mengungkap masih maraknya praktik “bank emok” di wilayahnya.
Ia menyebut bunga pinjaman rentenir bisa menembus angka 20 hingga 30 persen per bulan angka yang dinilai sangat memberatkan warga kecil.
“Kenyataannya masih ada rentenir berkeliaran di masyarakat. Bunganya bisa sangat tinggi, ini tentu jadi beban berat,” ujar KDS di hadapan menteri.
Tak hanya itu, KDS juga menyampaikan kendala akses KUR yang kerap terhambat aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Akibatnya, serapan KUR di Kabupaten Bandung pada 2025 hanya mencapai Rp30 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Maruarar Sirait memastikan adanya pelonggaran aturan.
Ia menyebut pengajuan KUR di bawah Rp1 juta kini tidak lagi mensyaratkan SLIK. Bahkan, untuk KUR Perumahan hingga Rp100 juta, masyarakat bisa mengakses tanpa agunan.
“Bunganya hanya 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun. Ini jauh lebih ringan dibandingkan pinjaman rentenir,” tegas Maruarar.
Program ini merupakan kolaborasi antara PNM dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melalui skema pembiayaan mikro perumahan (HOME).
Tujuannya, membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat kecil, termasuk nasabah PNM Mekar.
Menurut Maruarar, kehadiran KUR Perumahan diharapkan menjadi senjata ampuh untuk menekan dominasi rentenir.
“Kami hadirkan pinjaman yang lebih murah, cepat, dan mudah agar masyarakat tidak lagi terjebak rentenir,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan Kabupaten Bandung mendapat jatah 1.200 unit rutilahu dalam program BSPS tahun 2026.
Pihaknya pun siap mengawal pelaksanaan program tersebut hingga terealisasi.
“Dalam waktu dekat kita akan lakukan ground breaking untuk 1.200 unit rutilahu di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Secara nasional, perbaikan rutilahu pada 2025 mencapai 180.000 unit di 220 kabupaten/kota.
Tahun ini, angka tersebut melonjak drastis menjadi 430.000 unit yang menjangkau lebih dari 500 daerah di Indonesia.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut mengajak generasi muda mengubah pola pikir soal pernikahan.
Ia menyarankan agar anggaran pesta dialihkan untuk uang muka rumah.
“Daripada habis untuk pesta, lebih baik dipakai untuk DP rumah walaupun mencicil,” serunya.
Ia juga mengungkapkan Pemprov Jabar akan meluncurkan aplikasi “Imah Aing” untuk mendukung perbaikan rutilahu, sekaligus memperkuat program perumahan lainnya, termasuk pembangunan apartemen di kawasan industri bagi pekerja.
Dengan kolaborasi berbagai pihak ini, pemerintah optimistis akses hunian layak semakin terbuka lebar, sekaligus mempersempit ruang gerak rentenir di tengah masyarakat. (Apih)
