Oleh: Tri Puspital, S.Sos., CPA
Papua Tengah/ secondnewsupdate.co.id — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, isu perlindungan pekerja kembali mengemuka.
Namun di balik seremonial tahunan dan janji-janji kesejahteraan, masih tersimpan luka lama yang belum benar-benar sembuh: polemik mogok kerja besar-besaran pekerja di lingkungan PT Freeport Indonesia pada 2017.
Peristiwa tersebut bukan sekadar konflik biasa antara pekerja dan perusahaan.
Ia menjadi cermin telanjang tentang rapuhnya penegakan hukum dalam hubungan industrial di Indonesia, terutama ketika kepentingan ekonomi raksasa bertemu dengan hak dasar pekerja.
Hampir satu dekade berlalu, tetapi pertanyaan fundamental itu tetap relevan hingga hari ini: negara benar-benar hadir, atau justru absen saat pekerja membutuhkan perlindungan hukum?
Mogok Kerja 2017:
Konflik Industrial yang Mengguncang Papua
Mogok kerja buruh Freeport pada 2017 menjadi salah satu konflik industrial terbesar dalam sejarah ketenagakerjaan Indonesia.
Ribuan pekerja melakukan aksi sebagai respons atas kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan pekerja, mulai dari persoalan status hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga kebijakan efisiensi.
Di atas kertas, Indonesia memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap.
Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga perlindungan konstitusional terhadap hak berserikat dan menyampaikan pendapat.
Namun realitas di lapangan menunjukkan cerita berbeda.
Alih-alih menjadi mediator netral, negara dinilai belum optimal menjalankan fungsi strategisnya dalam segitiga hubungan industrial: sebagai regulator, mediator, sekaligus penegak hukum.
Akibatnya, konflik yang seharusnya bisa dikelola melalui jalur dialog dan penyelesaian hukum justru berkembang menjadi persoalan sosial berkepanjangan.
Ketika Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
Persoalan utama dalam banyak konflik industrial di Indonesia bukan semata lemahnya aturan, tetapi inkonsistensi implementasi.
Dalam praktik hubungan industrial, pekerja sering kali berada dalam posisi tawar yang jauh lebih lemah dibanding korporasi besar.
Ketika terjadi sengketa, proses penyelesaian kerap memakan waktu panjang, biaya tinggi, dan tidak selalu menghasilkan keadilan substantif.
Fenomena ini melahirkan persepsi klasik namun masih relevan: hukum kerap terasa tajam bagi kelompok rentan, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuatan modal.
Kasus Freeport 2017 memperlihatkan bagaimana ketidakjelasan penegakan hukum dapat berdampak luas, bukan hanya pada pekerja, tetapi juga terhadap stabilitas ekonomi, keamanan sosial, dan citra investasi nasional.
Negara seharusnya tidak semata mengejar kepastian investasi, tetapi juga memastikan kepastian keadilan.
Tanpa keseimbangan itu, hubungan industrial hanya akan menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang rawan konflik berulang.
May Day 2026 dan Refleksi Negara Kesejahteraan
Momentum May Day bukan hanya ruang bagi pekerja menyuarakan tuntutan upah atau jaminan sosial.
Lebih dari itu, May Day adalah alarm tahunan untuk mengevaluasi kualitas negara hukum dan komitmen terhadap keadilan sosial.
Indonesia secara konstitusional menganut prinsip negara kesejahteraan (welfare state).
Dalam konsep ini, negara tidak boleh menjadi penonton ketika terjadi ketimpangan relasi antara pemilik modal dan pekerja.
Negara wajib hadir memastikan:
perlindungan hak normatif pekerja, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, penegakan hukum tanpa diskriminasi, dan ruang dialog industrial yang sehat.
Jika fungsi ini gagal dijalankan, maka konflik seperti Freeport 2017 berpotensi terus berulang dalam wajah berbeda.
Pelajaran Penting bagi Masa Depan Hubungan Industrial
Kasus mogok kerja Freeport harus dibaca sebagai pelajaran nasional, bukan sekadar arsip konflik masa lalu.
Ada tiga catatan penting yang perlu menjadi perhatian:
Pertama, penguatan independensi lembaga mediasi dan pengawasan ketenagakerjaan mutlak diperlukan.
Kedua, penegakan hukum hubungan industrial harus konsisten dan bebas intervensi kepentingan ekonomi-politik.
Ketiga, dialog sosial tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha perlu diperkuat secara substantif, bukan hanya formalitas.
Tanpa reformasi serius, hubungan industrial Indonesia akan terus dibayangi ketidakpercayaan.
Negara Tidak Boleh Terlambat Hadir
Pada akhirnya, inti persoalan hubungan industrial bukan hanya soal upah, kontrak, atau status kerja. Ini soal martabat manusia dan keadilan.
Negara yang kuat bukan negara yang hanya hadir saat memungut pajak atau mengawal investasi, tetapi juga hadir melindungi warganya ketika hak-hak dasar mereka dipertaruhkan.
Menjelang May Day 2026, publik layak kembali mengingat satu pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab sejak konflik Freeport 2017:
ketika buruh berhadapan dengan kekuatan modal besar, negara berdiri di mana?
