Cimahi/secondnewsupdate.co.id – DPRD Kota Cimahi menggelar Sidang Paripurna dengan agenda utama pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (27/4/2026).
Rapat berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Cimahi, Jalan Dra. Hj. Djulaeha Karmita, Cimahi Tengah.
Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan, perwakilan pemerintah daerah, hingga sejumlah unsur Forkopimda dan instansi vertikal.
Dalam pembukaan rapat, Wahyu memastikan kuorum telah terpenuhi dengan kehadiran 37 dari total 45 anggota DPRD. Dengan demikian, sidang paripurna dinyatakan sah untuk dilaksanakan.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Cimahi hari ini secara resmi kami buka,” ujar Wahyu di hadapan peserta sidang.
Bahas LKPJ dan Pajak Daerah
Agenda utama sidang meliputi penyampaian catatan strategis DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 serta persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Perda tentang pajak dan retribusi daerah.
Menurut Wahyu, LKPJ bukan sekadar laporan formal tahunan, melainkan bentuk nyata akuntabilitas kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
“LKPJ merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun, mulai dari urusan wajib, urusan pilihan, hingga tugas pembantuan,” jelasnya.
DPRD Tekankan Fungsi Pengawasan
Lebih lanjut, Wahyu menegaskan bahwa catatan strategis DPRD merupakan bagian penting dari mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif.
Ia menyebut, catatan tersebut tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga konstruktif sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
“Catatan strategis ini adalah wujud tanggung jawab DPRD kepada masyarakat. Kami berharap ini menjadi masukan positif bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Soroti Tata Kelola dan Akuntabilitas
Dalam sidang tersebut, DPRD juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Hal ini dinilai sejalan dengan semangat otonomi daerah yang terus didorong untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Momentum sidang paripurna ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026.
Wahyu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Dengan otonomi daerah, kita dituntut mampu menjawab tantangan pembangunan secara efektif dan efisien, serta tetap berpijak pada prinsip good governance,” ujarnya.
Diserahkan ke Eksekutif
Sebagai bagian dari mekanisme formal, DPRD Kota Cimahi juga menyerahkan keputusan dan catatan strategis LKPJ kepada pihak eksekutif, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Wali Kota Cimahi.
Sebelum penyerahan, catatan strategis dibacakan oleh juru bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah melakukan pembahasan mendalam terhadap LKPJ 2025.
Pembahasan tersebut mencakup berbagai sektor pembangunan, dengan harapan dapat mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
Harapan untuk Cimahi ke Depan
Menutup sidang, DPRD berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, ke depan pelaksanaan program dan kegiatan bisa lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Cimahi,” pungkas Wahyu. (Bagdja)
