Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaInformatikaRagam Daerah

Ngatiyana Gaspol Benahi Cimahi! Program PPM 2026 Fokus Atasi Banjir, 16 Proyek Strategis Dikawal Kejaksaan

3515
×

Ngatiyana Gaspol Benahi Cimahi! Program PPM 2026 Fokus Atasi Banjir, 16 Proyek Strategis Dikawal Kejaksaan

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Ngatiyana Beberkan Jurus Besar Bangun Cimahi, Banjir Jadi Prioritas Utama 2026 Tak Mau Ada Pelanggaran! Ngatiyana Gandeng Kejaksaan Kawal 16 Program Strategis Pembangunan Cimahi.

Wali Kota Ngatiyana Beberkan Jurus Besar Bangun Cimahi, Banjir Jadi Prioritas Utama 2026

Tak Mau Ada Pelanggaran! Ngatiyana Gandeng Kejaksaan Kawal 16 Program Strategis Pembangunan Cimahi.

Example 300x600

Cimahi/secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kota Cimahi memastikan pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat. 

Penanganan banjir, perbaikan infrastruktur, hingga pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan menjadi prioritas utama yang akan dikerjakan secara terukur dan transparan.

Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, usai memimpin rapat pembahasan rencana pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kecamatan Cimahi Utara, Jumat (17/7/2026).

Dalam keterangannya kepada awak media, Ngatiyana menegaskan bahwa seluruh tahapan pembangunan harus berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Alhamdulillah, hari ini telah dipaparkan berbagai materi mengenai pelaksanaan pembangunan. Kami ingin seluruh proses berjalan sesuai regulasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi pelanggaran yang dapat menghambat pembangunan,” ujar Ngatiyana.

Menurutnya, Program PPM tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat lingkungan. 

Program tersebut mengusung konsep bottom-up, yakni pembangunan yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dari tingkat bawah sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pembangunan dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di setiap wilayah.

16 Program Strategis Dikawal Kejaksaan

Ngatiyana mengungkapkan, Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan sekitar 16 Program Strategis Daerah yang akan menjadi fokus pembangunan sepanjang 2026.

Seluruh program tersebut nantinya akan mendapat pendampingan dan pengawasan dari Kejaksaan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami meminta pendampingan dari Kejaksaan agar seluruh program strategis dapat berjalan sesuai aturan. Dengan pengawasan sejak awal, kami berharap tidak terjadi penyimpangan maupun persoalan hukum dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penanganan Banjir Jadi Prioritas Utama

Di antara berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan, Ngatiyana menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi prioritas paling mendesak.

Menurutnya, persoalan drainase dan genangan air di sejumlah titik Kota Cimahi harus segera diselesaikan agar masyarakat tidak lagi dihantui banjir setiap musim hujan.

“Pembangunan yang paling utama adalah penyelesaian persoalan banjir. Kita ingin wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir bisa ditangani secara tuntas. Setelah itu baru pembangunan lainnya dilakukan secara bertahap,” katanya.

Karena itu, pembangunan drainase akan dirancang secara terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih antara pekerjaan melalui Program PPM dengan proyek pembangunan reguler yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pembangunan Harus Tertib dan Mudah Diawasi

Ngatiyana menekankan pentingnya sinkronisasi seluruh proyek pembangunan agar setiap pekerjaan memiliki kejelasan tanggung jawab, memudahkan proses pengawasan, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Menurutnya, koordinasi antarperangkat daerah menjadi kunci agar tidak terjadi pekerjaan yang saling tumpang tindih, terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti drainase, jalan lingkungan, maupun fasilitas publik lainnya.

“Pembangunan harus tertata dengan baik sehingga masyarakat mengetahui siapa yang mengerjakan, mudah diawasi, mudah dievaluasi, dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan penguatan pengawasan, perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, serta fokus pada penyelesaian persoalan banjir, Pemerintah Kota Cimahi berharap pembangunan tahun 2026 mampu meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kota Cimahi. (Bagdja)

Example 120x600
Example 300x600
Example 300x600