SNU|Kabupaten Pangandaran – Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya (OJK) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mendorong UMKM dalam rangka peningkatan ekonomi daerah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian PEPK dan LMS Dendy Juandi mewakili Plt. Kepala OJK Tasikmalaya dalam Rapat Pleno TPAKD di Pangandaran
Menurut dia, Pangandaran dapat meningkatkan perekonomian daerahnya melalui beberapa program inklusi dan literasi keuangan khususnya untuk UMKM.
“Peningkatan inklusi dan literasi keuangan merupakan kerja bersama dalam TPAKD yang terdiri dari OJK, BI, Pemerintah Daerah dan industri jasa keuangan,” kata Dendy.
Dendy menyampaikan bahwa program yang berkaitan langsung dengan UMKM adalah program Business Matching atau disebut dengan “Bangbara” (Bangga Buatan Pangandaran Juara) yang bertujuan untuk mempertemukan UMKM dengan perbankan dalam upaya pemberian pembiayaan.
“Program Bangbara ini nantinya akan dimulai dengan pendampingan awal berupa pelatihan untuk UMKM pemula yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan dengan tujuan akhirnya bisa meningkatkan produk dan jasa yang diberikan setelah mendapatkan pendanaan dan nantinya UMKM tersebut dapat naik kelas,” kata Dendy.
Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Apip Winayadi, memberikan penjelasan terkait dengan program kerja 2025 dan pentingnya kolaborasi bersama agar target yang telah ditentukan pada rapat pra pleno pada hari sebelumnya dapat tercapai.
Bahkan kerja TPAKD pada tahun ini terdapat 5 Program dan merupakan upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan untuk semua kalangan, oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama antar semua pihak dalam TPAKD Pangandaran ini,” ujar Apip.
Apip juga menyampaikan ada 5 program kerja TPAKD di antara yakni Sarupaning (Satu Pelajar Satu Pembukaan Rekening)
Sabilulungan (Disabilitas Unggul Keuangan)
Bangbara (Bangga Buatan Pangandaran Juara)
OKE GAIS (Optimalisasi Kegiatan Edukasi Gerakan Aku Investor Saham)
Simpay (Sisikepan Mantep Payunkeun Syariah).
Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Apip Winayadi, perwakilan Bank Indonesia KPw Tasikmalaya, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) antara lain perbankan dan asuransi serta TPAKD Kab. Pangandaran lainnya.
“Program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagian besar telah melampaui target terutama program unggulan yaitu Asuransi Mikro Pekerja Informal Banjar (SiRoker Manja) yang mencapai 106%,” ujar Dendy.
Dendy menuturkan untuk tahun 2025 program kerja sebelumnya selain inklusi keuangan di bidang asuransi juga nantinya inklusi keuangan dalam bidang perbankan untuk siswa dalam program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar), edukasi keuangan Syariah dan Business Matching untuk UMKM akan terus dilaksanakan.
Selain itu adanya tambahan program kerja untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di bidang pasar modal.
“Program rencana kerja TPAKD pada tahun ini terdapat tambahan satu program yang merupakan program kerja tematik yaitu inklusi dan literasi keuangan di pasar modal melalui program edukasi/Sekolah Pasar Modal (SPM),” kata Dendy.
Sementara Walikota Banjar Sudarsono menekankan peningkatan potensi ekonomi daerah melalui akses keuangan bagi masyarakat.
“Kota Banjar sebagai salah satu kota yang terus berkembang di Jawa Barat, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk digali dan dikembangkan. Mulai dari sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat, UMKM yang terus tumbuh dan berinovasi, hingga potensi generasi muda yang siap menjadi motor penggerak ekonomi di masa depan.
Namun, kita juga menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal,”ujar Sudarsono.
Lebih lanjut Sudarsono menyampaikan harapan untuk adanya komitmen dari semua pihak, baik dari unsur Pemerintah, perbankan, maupun lembaga keuangan non-bank untuk bersama-sama berkomitmen menyukseskan program-program tersebut.
“Kepada jajaran pemerintah Kota Banjar, saya menginstruksikan untuk memberikan dukungan penuh dalam implementasi program TPAKD. Dinas-dinas terkait agar dapat menyusun rencana aksi yang terukur dan terkoordinasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sinergi antar OPD menjadi kunci keberhasilan program ini”, tandasnya.
Sudarsono menyampaikan Inklusi keuangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga keuangan semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat dengan komitmen dan kerja keras bersama, ” pungkasnya. (Krist)
