Kabupaten Bandung//secondnewsupdate.co.id –Dugaan persoalan pembangunan di Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, menyita perhatian masyarakat.
Sejumlah program desa yang direncanakan dinilai belum terealisasi secara optimal, sehingga memunculkan harapan publik akan percepatan pembangunan yang lebih transparan dan terukur.
Seorang tokoh masyarakat Desa Panundaan, sebut saja Baihaq (bukan nama sebenarnya), menyampaikan bahwa sorotan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap kemajuan desa.
“Ini patut dipahami sebagai kepedulian bersama. Sejumlah program pembangunan hingga kini belum berjalan maksimal, bahkan masih menunggu kejelasan realisasinya,” ujarnya, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Baihaq, kondisi tersebut wajar menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, terutama terkait kepastian pelaksanaan program yang telah direncanakan melalui anggaran desa.
“Masyarakat berharap pembangunan desa bisa dipercepat, dijalankan secara transparan, dan dapat diukur manfaatnya,” tambahnya.
Ia menilai, dalam situasi seperti ini, peran pembinaan dan pendampingan dari pihak terkait sangat dibutuhkan.
Pendampingan yang konsisten dan komunikatif diharapkan mampu membantu pemerintah desa mengatasi berbagai kendala, baik administratif maupun teknis, sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
Selain itu, perhatian masyarakat juga tertuju pada pengelolaan dana ketahanan pangan Dana Desa tahap II, yang menurut informasi telah dicairkan.
Hingga kini, warga masih menunggu penjelasan resmi terkait mekanisme penyaluran dana tersebut kepada BUMDes, terlebih di tengah keterbatasan kondisi kas desa.
“Kejelasan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik,” katanya.
Baihaq juga mengapresiasi pernyataan pihak pembina yang disampaikan melalui salah satu media, yang menyatakan komitmen untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan di Desa Panundaan.
“Komitmen itu patut diapresiasi. Namun masyarakat berharap ada kejelasan langkah dan waktu tindak lanjut, sehingga manfaat fasilitasi tersebut benar-benar bisa dirasakan,” ungkapnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat lainnya, Imam, menilai masih adanya kesan lambannya penanganan terhadap persoalan yang terjadi di Desa Panundaan.
“Terlihat seolah ada pembiaran. Baik Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Inspektorat Kabupaten Bandung, maupun aparat penegak hukum dinilai belum menunjukkan langkah konkret, meski tahun anggaran 2025 sudah berjalan,” sindirnya.
Ia juga menyoroti peran Pemerintah Kecamatan yang memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Monev itu kewenangan kecamatan. Harusnya ada langkah tegas agar kesalahan yang terjadi tidak berlarut-larut,” tegas Imam.
Masyarakat berharap seluruh stakeholder terkait segera mengambil langkah konkret agar realisasi pembangunan di Desa Panundaan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Kami berterima kasih atas perhatian media dan publik. Semoga sorotan ini memperkuat sinergi antara pemerintah desa, pembina, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola desa yang lebih baik,” pungkasnya. (Apih)
