SNU//Kabupaten Bandung – Untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung akan melakukan penyesuaian skema anggaran, termasuk meninjau ulang besaran tunjangan kinerja (tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, menegaskan bahwa kestabilan fiskal menjadi prioritas utama Pemkab Bandung menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung, yang digelar di Gedung Moh. Toha, Soreang, Senin (20/10/2025).
Menurut Kang DS, perubahan signifikan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terjadi akibat pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp7,6 triliun, namun kini berkurang karena DAK tidak masuk pada tahun 2025. PAD yang ditargetkan Rp2,2 triliun baru tercapai Rp1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada sekitar Rp800 miliar yang belum didapat,” jelasnya.
Kang DS menambahkan, Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di wilayah Bandung Raya. Namun dengan kondisi fiskal saat ini, perlu langkah realistis.
“Dengan kondisi sekarang, kita harus menyesuaikan diri. Penyesuaian ini akan berlangsung selama empat bulan ke depan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan potensi penurunan TKD tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp945 miliar.
“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat serta kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” ujar orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut.
Menutup sambutannya, Kang DS menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan reward berbasis kinerja bagi ASN.
“Saya tidak ingin mempersulit ASN. Tapi saat fiskal kita berat, semua harus tertib. Siapa yang berkinerja baik akan saya beri penghargaan,” pungkasnya. (Apih)
