Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali menuai sorotan.
Kali ini, bukan hanya persoalan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga efektivitas sistem pengawasan berjenjang yang melibatkan Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Regu (Kareg), hingga Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG.
Sorotan tersebut mencuat menyusul adanya laporan mengenai sejumlah dapur SPPG di Kecamatan Menes yang diduga belum memenuhi kelengkapan perizinan operasional maupun persyaratan kelayakan pangan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: sejauh mana fungsi pengawasan dan pengendalian telah dijalankan oleh jajaran yang memiliki tanggung jawab memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan?
Padahal, keberadaan Korcam SPPG memiliki posisi strategis dalam memastikan pelaksanaan MBG di tingkat kecamatan berjalan tertib, aman, dan memenuhi standar pelayanan.
Pengawasan bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan memastikan setiap tahapan operasional dapur benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan tersebut mencakup aspek kebersihan lingkungan dapur, keamanan dan kualitas bahan pangan, proses pengolahan makanan, ketepatan porsi, distribusi, hingga kesesuaian menu dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
Inspeksi atau pemeriksaan langsung secara berkala menjadi salah satu instrumen penting untuk mendeteksi sejak dini potensi penyimpangan maupun persoalan operasional yang dapat berdampak terhadap penerima manfaat.
Namun, berbagai persoalan yang dilaporkan terjadi di sejumlah dapur SPPG Kecamatan Menes justru memunculkan dugaan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan optimal.
Jika persoalan kelengkapan izin dan standar kelayakan operasional benar terjadi, tentu hal tersebut perlu segera ditelusuri secara menyeluruh.
Sebab, pengawasan yang lemah berpotensi membuka ruang terjadinya persoalan berulang, termasuk menyangkut kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
Tidak hanya Korcam, efektivitas koordinasi dan pengawasan Korwil, Kareg, serta Satgas MBG juga menjadi perhatian. Sistem pengawasan berjenjang semestinya mampu memastikan setiap persoalan di tingkat dapur teridentifikasi, dilaporkan, dan ditindaklanjuti secara cepat serta terukur.
Ilham Kamil: Pengawasan Jangan Hanya Formalitas
Ketua Aliansi Masyarakat Banten Bersatu (AMBB), Ilham Kamil, menyatakan pihaknya menaruh perhatian terhadap dugaan lemahnya pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan program MBG di Kecamatan Menes.
Menurut sorotan yang disampaikan AMBB, persoalan ini tidak semestinya dipandang hanya sebagai masalah teknis masing-masing dapur SPPG.
Lebih dari itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas koordinasi, pengawasan, serta tanggung jawab seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dapur SPPG beroperasi sesuai persyaratan, makanan yang diproduksi memenuhi standar keamanan dan kualitas, serta seluruh proses distribusi berada dalam pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya anak-anak sebagai salah satu kelompok penerima manfaat.
Karena itu, standar pelayanan, keamanan pangan, dan transparansi pengelolaan tidak boleh dikompromikan.
Desakan Evaluasi Menyeluruh, Jangan Tunggu Muncul Persoalan Baru
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Korcam, Korwil, Kareg, maupun Satgas MBG terkait dugaan lemahnya pengawasan dan laporan persoalan kelengkapan operasional sejumlah dapur SPPG di Kecamatan Menes.
Publik pun menantikan langkah konkret dari pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan lapangan, mengevaluasi sistem pengawasan, serta memastikan seluruh dapur SPPG telah memenuhi persyaratan administrasi dan standar kelayakan yang diwajibkan.
Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing, termasuk memberikan pembinaan maupun tindakan administratif apabila diperlukan.
Jangan sampai program yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru dibayangi persoalan tata kelola dan lemahnya pengawasan.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Korcam, Korwil, Kareg, dan Satgas MBG di Kecamatan Menes menjadi langkah penting agar pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan profesional, transparan, akuntabel, serta memberikan jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi seluruh penerima manfaat. (Sanan)
