BeritaPolitikRagam Daerah

Perkuat Ketahanan Daerah, Pemkab Bandung Barat Tegaskan Perang terhadap Narkotika dan Kerawanan Sosial

370
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat ketahanan daerah melalui tata kelola monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berkelanjutan.

SNU//Bandung Barat — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat ketahanan daerah melalui tata kelola monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Kegiatan ini digelar di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Batujajar, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan strategis tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penguatan keempat sektor tersebut merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus keberlanjutan pembangunan.

Menurut Asep, ketahanan ekonomi, sosial budaya, kerukunan umat beragama, dan pencegahan narkotika merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

“Ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan stabilitas sosial. Stabilitas sosial akan memperkokoh nilai-nilai budaya. Sementara kerukunan umat beragama menjadi penyangga utama harmoni dan kohesi sosial masyarakat,” ujarnya.

Sebaliknya, lanjut Asep, lemahnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda sekaligus merusak fondasi pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari langkah konkret Pemkab Bandung Barat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Bandung Barat Amanah”.

Visi tersebut, kata Asep, mencerminkan masyarakat yang agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, dan harmonis, serta ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

“Nilai amanah harus tercermin dalam kebijakan yang tepat sasaran, pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berkeadilan, serta pengelolaan pemerintahan yang akuntabel,” tegasnya.

Lebih lanjut, Asep Ismail menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa, termasuk para penyuluh agama, sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan wilayah.

Ia berharap melalui sosialisasi ini, seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dan mampu bersinergi dalam memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus mencegah masuknya ancaman narkotika di tengah masyarakat. (Wawan)

Exit mobile version