SNU//Langkat, Sumatera Utara – Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Kabupaten Langkat menyatakan dukungan penuh terhadap program Astacita yang digagas Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagai upaya memperkuat pertahanan nasional, mencapai swasembada, dan memberantas kemiskinan di Indonesia.
Ketua PNTI Kabupaten Langkat, Ade Saragih, menegaskan bahwa nelayan kecil di wilayahnya sangat berharap agar program tersebut diikuti dengan langkah konkret, terutama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut dan menegakkan aturan terkait alat tangkap ikan.
“Kami seluruh nelayan kecil di Langkat mendukung penuh kebijakan Pemerintah melalui program Astacita. Namun kami juga berharap ada penegakan hukum yang tegas terhadap penggunaan alat tangkap yang dilarang, seperti pukat trawl dan gerandong,” ujar Ade Saragih, Sabtu (25/10/2025).
Ia menambahkan, aparat penegak hukum serta instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) perlu bertindak tegas sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Selain aspek penegakan hukum, Ade Saragih juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan nelayan kecil.
“Kami berharap pemerintah dapat memberikan pembinaan, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, serta asuransi jaminan sosial bagi para nelayan tradisional,” jelasnya.
Menurut Ade, maraknya praktik penggunaan pukat trawl dan gerandong di perairan Langkat telah menimbulkan dampak serius, mulai dari kerusakan ekosistem laut hingga penurunan hasil tangkapan ikan secara drastis. Kondisi ini juga memicu persaingan tidak sehat antar nelayan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di lapangan.
“Kerusakan ekosistem laut membuat hasil tangkapan menurun. Kami berharap Pemerintah Pusat dan Daerah segera turun tangan agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik,” tegasnya.
PNTI Langkat menilai bahwa kehadiran pemerintah dalam melindungi nelayan kecil akan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. (Rizky)
