Jawa Barat, Garut l secondnewsupdate.co.id – Polres Garut menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan dalam rangka kesiapsiagaan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Garut Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Lapang Apel Mapolres Garut, Selasa (11/8/2026).
Apel dipimpin langsung Kapolres Garut AKBP Niko N. Adi Putra, dan dihadiri Kepala BPBD Kabupaten Garut H. Aah Anwar Saefulloh, Kadis Damkar Garut H. Usep Basuki Eko, Kasatpol PP Kabupaten Garut Ganda Permana, Kadinkes Garut Hj. Leli Yuliani, para pejabat utama Polres Garut serta sejumlah tamu undangan.
Kegiatan melibatkan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, Pemkab Garut, Damkar, BPBD, Dishub, Satpol PP dan PMI. Sinergi lintas sektoral tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan personel, peralatan serta pola koordinasi dalam menghadapi potensi Karhutla.
Niko juga mengatakan apel tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum untuk mengecek kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, Karhutla dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi, keselamatan warga hingga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kondisi geografis Kabupaten Garut yang memiliki kawasan hutan, pegunungan, perkebunan, lahan pertanian hingga permukiman membutuhkan kewaspadaan dan langkah pencegahan secara berkelanjutan,” ujar Niko.
Ia menekankan, pencegahan harus menjadi prioritas melalui patroli, pemantauan kawasan rawan, edukasi masyarakat serta peningkatan kesadaran agar warga tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan secara sembarangan.
Bhabinkamtibmas bersama Babinsa, pemerintah desa dan unsur terkait juga diminta aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya Karhutla sekaligus konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.
“Bhabinkamtibmas bersama Babinsa, pemerintah desa dan seluruh unsur terkait harus menjadi ujung tombak dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya Karhutla serta konsekuensi hukum dari tindakan pembakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Selain pencegahan, kesiapan sarana dan prasarana turut menjadi perhatian.
Kendaraan operasional, alat pemadam kebakaran, pompa, selang, alat komunikasi serta perlengkapan keselamatan personel harus dipastikan dalam kondisi baik sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu.
Niko juga meminta seluruh unsur bergerak cepat ketika menerima laporan Karhutla.
Kecepatan menuju lokasi, pemadaman dan koordinasi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah api meluas.
“Polri, TNI, BPBD, Damkar, pemerintah daerah, kecamatan, desa, relawan dan seluruh stakeholder harus berada dalam satu pola penanganan yang terpadu tanpa ego sektoral,” ungkap Niko.
Di sisi lain, penegakan hukum tetap akan dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian maupun tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan hingga menyebabkan terjadinya Karhutla.
Disisi lain, Niko juga mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan setiap potensi maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat ditangani sedini mungkin.
“Kita harus mampu melakukan pencegahan sejak dini. Setiap potensi maupun kejadian Karhutla agar segera dilaporkan secara berjenjang dan direspons dengan cepat. Namun keselamatan personel dan masyarakat tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Polres Garut selanjutnya akan terus melakukan pemetaan dan monitoring kawasan rawan Karhutla, meningkatkan patroli dan sambang, memperkuat komunikasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, Damkar serta stakeholder lainnya.
Peran Bhabinkamtibmas juga akan terus diperkuat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan Karhutla di Kabupaten Garut.
Dengan sinergi lintas sektoral dan kesiapan personel serta peralatan, penanganan potensi Karhutla diharapkan dapat dilakukan secara cepat, terpadu dan efektif sehingga dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan. (Agung)
