Jakarta//secondnewsupdate.co.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) semakin mempertegas perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Melalui rapat koordinasi lintas sektor, Polri mengonsolidasikan strategi penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak guna memastikan keberlanjutan produksi sekaligus kesejahteraan petani pada tahun 2026.
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri tersebut melibatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kegiatan ini juga diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Rakor dipimpin langsung oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Evaluasi 2025, Strategi Baru 2026
Dalam keterangannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus penyusunan strategi ke depan.
“Pada tahun 2025 Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak. Capaian ini menjadi dasar konsolidasi agar pelaksanaan program di tahun 2026 bisa lebih optimal dan berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Keberhasilan tersebut dinilai sebagai hasil kolaborasi kuat antara pemerintah, aparat keamanan, perbankan, dan pelaku usaha, dengan petani sebagai ujung tombak produksi.
Polri juga mengambil peran strategis sebagai fasilitator pembiayaan bagi kelompok tani (Poktan) jagung yang selama ini terkendala akses permodalan.
Melalui sinergi dengan Himbara, Polri membuka akses petani terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh modal usaha untuk menanam kembali hingga memperluas lahan jagung pakan ternak.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung nasional.
Tak hanya mengawal produksi dan permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memastikan perlindungan harga hasil panen petani.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah petani terjebak dalam praktik jual beli dengan tengkulak yang merugikan.
Sebagai solusi konkret, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap jagung petani dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog merujuk pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.
“Fokus utama kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani tidak jatuh di bawah HPP. Di sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian sudah sesuai standar Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” jelas Brigjen Langgeng.
Dorong Lahan Tidur Jadi Produktif
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, memperkuat manajemen usaha tani, serta membangun kemandirian petani agar mampu meningkatkan produksi dan pendapatan secara berkelanjutan.
Dengan pendampingan yang tepat, Polri optimistis petani binaan mampu memenuhi kewajiban kredit tepat waktu sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak nasional semakin kuat dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan serta kesejahteraan petani Indonesia. (Rizky)
