Kab Tangerang (Banten)/ secondnewsupdate.co.id – Direktur Utama PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda), Ai Suherlan, menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran kredit di perseroan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mematuhi seluruh ketentuan regulator yang berlaku.
Menurut Ai, setiap pemberian kredit melalui mekanisme berlapis, mulai dari analisis kelayakan, penerapan manajemen risiko, hingga persetujuan melalui komite kredit sesuai batas kewenangan yang telah ditetapkan.
Selain itu, PT BPR Kerta Raharja Gemilang secara rutin menjalani pemeriksaan berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencakup aspek operasional, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga kepatuhan terhadap regulasi.
“Seluruh penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan OJK, termasuk Pedoman Akuntansi BPR dan peraturan mengenai Kualitas Aset BPR. Laporan keuangan kami juga setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK,” ujar Ai, Senin (6/7/2026).
Terkait pencatatan kredit, perseroan telah melakukan penyesuaian sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR.
Ia menjelaskan, kredit yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan sumber pengembalian berasal dari penghasilan pegawai tidak termasuk sebagai kredit kepada pihak terkait dalam perhitungan BMPK.
Setelah dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan regulator, nilai yang dimaksud menjadi sebesar Rp1,8 miliar.
“Perubahan pencatatan tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan ketentuan pelaporan regulator dan bukan mencerminkan adanya penyimpangan,” tegasnya.
Hingga Desember 2025, PT BPR Kerta Raharja Gemilang telah melayani 10.495 debitur dengan total outstanding kredit mencapai Rp639,67 miliar.
Perseroan juga mencatat kualitas kredit yang tetap sehat dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) di bawah 5 persen, lebih baik dibandingkan rata-rata industri BPR nasional sebesar 12,23 persen berdasarkan data OJK Januari 2026.
Ai menambahkan, penerapan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025 memang berdampak pada pencatatan akuntansi, termasuk peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
Namun, hal tersebut merupakan konsekuensi penerapan standar akuntansi dan tidak mencerminkan adanya permasalahan dalam penyaluran kredit.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tangerang, PT BPR Kerta Raharja Gemilang terus berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut juga tercermin melalui kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa dividen sebesar Rp3,86 miliar dari laba usaha tahun buku 2025.
Secara kumulatif sejak berdiri, perseroan telah menyetorkan dividen sebesar Rp53,09 miliar atau setara 96,53 persen dari total modal disetor.
Kinerja positif perseroan juga memperoleh berbagai penghargaan sepanjang 2026, di antaranya The Finance Top 100 BPR 2026, TOP BUMD Awards 2026, serta masuk dalam 10 Besar BPR Terbaik versi Infobank untuk kategori aset Rp500 miliar hingga Rp1 triliun.
“Kami akan terus menjalankan kegiatan usaha secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga menghormati setiap pendapat serta siap memberikan data dan informasi yang diperlukan. Kami mengajak masyarakat memperoleh informasi dari sumber resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” pungkas Ai. (Dia).
