SNU//Kabupaten Bandung – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas fiskal serta memperkuat kinerja pendapatan daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung, Jum’at (21/11).
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pimpinan perangkat daerah, para camat, dan direktur RSUD se-Kabupaten Bandung.
Dalam paparannya, Kang DS menyampaikan bahwa total pendapatan Kabupaten Bandung tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp7,3 triliun. Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai Rp6,08 triliun atau sekitar 83 persen.
“Ini menandakan bahwa pengurangan APBD 2026 berawal dari tahun 2025. Ada proyeksi pengurangan meski PAD dan dana TKD (transfer ke daerah) dari pemerintah pusat sudah digabungkan, dan keduanya mengalami penurunan,” jelasnya.
Meski begitu, Bupati menyoroti capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang belum sesuai target. Dari rencana Rp2,2 triliun, capaian saat ini baru mencapai Rp1,5 triliun masih kurang sekitar Rp700 miliar.
“Setelah kami telusuri, rendahnya capaian PAD dipengaruhi perubahan beberapa regulasi. Salah satunya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) atau rumah subsidi yang bebas PBB, padahal seharusnya potensi pendapatannya mencapai Rp27 miliar. Dampaknya, ada penyesuaian tunjangan kinerja untuk ASN Kabupaten Bandung,” ungkapnya.
Kang DS juga meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk lebih selektif dan realistis dalam mengusulkan kebutuhan anggaran, serta tidak memaksakan permohonan anggaran kepada DPRD.
“Saya titip, jangan menjanjikan atau memaksakan usulan anggaran, kecuali para kepala dinas bisa menemukan potensi baru PAD,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati turut mendorong OPD untuk terus memetakan potensi fiskal daerah, termasuk sektor pariwisata di wilayah Pacira setelah diterbitkannya RDTR. Menurutnya, pembangunan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil serta peluang peningkatan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kang DS juga menyinggung insentif fiskal sebesar Rp6,5 miliar yang diterima Kabupaten Bandung dari pemerintah pusat. Dana itu diarahkan untuk mendukung program-program prioritas lintas sektor.
“Kita nilai, misalnya Dinas Pertanian saya beri dana ini, tapi saya ingin ada gerakan menanami halaman rumah. Buktikan hasilnya! Saya juga ingin masyarakat bisa memelihara ayam petelur sebagai cadangan pangan rumah tangga,” tutur Bupati.
Sebagai Ketua AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi), Kang DS juga menyoroti kondisi sanitasi sekolah yang dinilainya masih belum memadai.
Ia berharap insentif fiskal dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana sanitasi dan kebutuhan air bersih di sekolah.
“Dinas Pendidikan, terutama kebutuhan air di sekolah, tolong diperbaiki. Saya lihat masih banyak sekolah yang sanitasinya tidak layak,” tegasnya. (Apih)
