Cimahi//secondnewsupdate.co.id – Kegiatan reses Anggota DPRD Kota Cimahi dari Partai Amanat Nasional, Setyady Abdul Rachman, menjadi momentum penting bagi ratusan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung.
Dalam agenda Reses Masa Persidangan I Tahun 2026 tersebut, sekitar 500 konstituen hadir memadati lokasi kegiatan.
Reses yang digelar di GOR Bintang Futsal, Jalan Sindangsari Barat, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan pada Rabu (11/3/2026) kemarin.
Begitu pula acara tersebut berlangsung dalam dua sesi pertemuan, dimulai dari jam 8.00 WIB dalam sesi pertama, dan jam 10.00 WIB adalah sesi kedua.
Warga dari Kelurahan Melong dan Cibeureum tampak antusias mengikuti dialog bersama wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) III tersebut.
Berbagai unsur masyarakat hadir dalam kegiatan itu, mulai dari tokoh masyarakat, pengurus RW, hingga kader penggerak wilayah.
Mereka secara bergantian menyampaikan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Setyady Abdul Rachman menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.
Menurutnya, meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, fungsi representasi anggota dewan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tidak boleh berkurang.
“Aspirasi masyarakat tetap harus kita tampung dan perjuangkan. Walaupun ada keterbatasan anggaran, kebutuhan dasar warga tetap menjadi prioritas untuk kita kawal agar masuk dalam program pembangunan daerah,” ujarnya.
Dari hasil dialog dengan masyarakat, Setyady mencatat sejumlah persoalan yang banyak disampaikan warga.
Dua isu utama yang mengemuka adalah perbaikan infrastruktur lingkungan serta masalah kesejahteraan sosial.
Namun, salah satu keluhan yang paling krusial dan banyak disampaikan berkaitan dengan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Sejumlah warga mengaku sebelumnya menerima bantuan, namun kini tidak lagi tercatat sebagai penerima.
Menanggapi hal tersebut, Setyady menilai kemungkinan adanya dampak dari perubahan sistem pendataan bantuan sosial dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menjadi DTSEN.
“Perubahan sistem pendataan ini bisa menyebabkan pergeseran data di lapangan. Akibatnya, ada warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan, tetapi sekarang tidak lagi masuk dalam data,” jelas anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi tersebut.
Ia menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Cimahi untuk memastikan proses verifikasi data berjalan lebih akurat.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu melakukan validasi faktual agar data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Jangan sampai masyarakat yang memang berhak justru tidak mendapatkan bantuan hanya karena persoalan administrasi. Sinkronisasi data harus dilakukan agar program bantuan sosial tepat sasaran,” tegasnya.
Selain persoalan bansos, warga juga mengusulkan sejumlah kebutuhan lain, seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, hingga program yang dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Di akhir kegiatan, Setyady menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat agar dapat masuk dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah.
Baginya, reses bukan sekadar agenda formal, tetapi sarana penting untuk mengetahui secara langsung kondisi yang dihadapi masyarakat.
“Dari reses ini kita mendapatkan gambaran nyata kebutuhan warga. Semua usulan yang masuk akan kami kawal agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan Kota Cimahi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Bagdja)
