SNU|Bandung,- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja intensif membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 bersama 22 mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggota Komisi I, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran yang tetap menjaga keberlangsungan program-program primer masyarakat, Rabu(12/11/2025).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kang Sidkon menyampaikan bahwa seluruh OPD mitra Komisi I, termasuk Satpol PP, BPSDM, Dinas PMPTSP, dan Sekretariat DPRD, didorong untuk melakukan penyesuaian anggaran secara cermat dan tidak serampangan.
“Efisiensi itu perlu, tapi jangan sampai mengganggu program-program primer yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Misalnya pembangunan jembatan desa yang sudah dianggarkan, itu tidak boleh dipotong,” tegas Kang Sidkon.
Komisi I DPRD Jawa Barat membidangi urusan pemerintahan, hukum, ketertiban, dan aparatur. Dalam rapat tersebut, Kang Sidkon menekankan agar efisiensi tidak mengorbankan pelayanan publik, terutama di sektor pemerintahan desa, penegakan ketertiban umum, dan pengembangan sumber daya aparatur.
“Kami minta OPD mitra kerja tetap menjaga kualitas pelayanan, meskipun ada penyesuaian anggaran. Jangan sampai efisiensi hanya menjadi alasan untuk memangkas program strategis,” ujarnya.
Kang Sidkon juga mendorong transparansi dalam proses penyusunan RAPBD, serta sinergi antara legislatif dan eksekutif agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Rapat Komisi I ini menjadi bagian dari rangkaian pembahasan RAPBD 2026 yang akan terus dikawal oleh DPRD Jawa Barat demi memastikan anggaran daerah berpihak pada kepentingan publik dan pembangunan berkelanjutan.
