SNU|Bandung,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., MM, menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memaksimalkan peran Tim Penggerak PKK dan aparatur desa dalam penanganan stunting. Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas dan desa merupakan strategi yang tepat untuk menjangkau akar persoalan kesehatan masyarakat.
“Komitmen untuk mengalokasikan anggaran khusus dan memberdayakan kader PKK patut diapresiasi. Namun, kami di DPRD, khususnya Komisi I, akan memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan tata kelola yang akuntabel dan tepat sasaran,” ujar Kang Sidkon di Bandung, Selasa (18/11/2025).
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, Kang Sidkon menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan efektivitas program. Ia juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas aparatur desa agar mampu menjalankan fungsi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Dana desa bukan hanya soal pembangunan fisik. Ketika infrastruktur sudah ditangani provinsi, desa harus naik kelas menjadi pusat pelayanan sosial dan kesehatan. Itu butuh regulasi pendukung dan pengawasan yang melekat,” tegasnya.
Kang Sidkon juga mendorong agar pendataan yang dilakukan kader PKK tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis data. Ia menyarankan agar Bappeda dan Dinas Kesehatan membuka ruang kolaborasi dengan DPRD dalam menyusun indikator keberhasilan program.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk penanganan stunting benar-benar menyentuh anak-anak yang membutuhkan. Jangan sampai program ini hanya berhenti di seremoni,” tambahnya.
Dalam konteks peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 dan Hari Kesehatan Nasional ke-61, Kang Sidkon menilai momentum ini tepat untuk memperkuat peran perempuan dan komunitas dalam pembangunan kesehatan.
“PKK adalah garda terdepan yang memahami kondisi riil di lapangan. Sudah saatnya mereka diberi ruang lebih besar dalam perencanaan dan pengawasan program desa,” pungkasnya.
