SNU|Bandung,- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M. Sidkon Djampi, SH, MM menegaskan pentingnya kajian serius dan komprehensif terkait wacana pembentukan provinsi baru di wilayah Jawa Barat. Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar isu politik atau ambisi lokal, melainkan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan efektivitas tata kelola pemerintahan, Sabtu(8/11/2025).
“Jawa Barat ini sangat luas, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sudah saatnya kita mempertimbangkan pemekaran wilayah secara objektif, bukan emosional,” ujar Sidkon Djampi.
Sidkon menyebut beberapa wilayah seperti Indramayu Barat dan Cirebon Timur sebagai contoh daerah yang telah lama mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Ia menilai, aspirasi tersebut perlu ditanggapi dengan kajian akademik, analisis fiskal, dan evaluasi dampak sosial.
“Kalau memang kajiannya menunjukkan bahwa pemekaran akan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memperkuat identitas lokal, maka DPRD Jabar siap mendukung penuh,” tegas legislator asal Indramayu itu.
Lebih lanjut, Sidkon menekankan bahwa Komisi I DPRD Jabar memiliki peran strategis dalam mengawal proses ini, termasuk mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Ia juga membuka ruang dialog dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga riset untuk memperkaya perspektif.
“Jangan sampai pemekaran justru menambah beban fiskal atau menciptakan konflik administratif. Kita harus pastikan bahwa setiap langkah didasarkan pada data dan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
