BeritaHukumInformatikaOtomotifRagam Daerah

Terbatas dalam Penindakan, Dishub Garut Akui Belum Bisa Tindak Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Selatan

119
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Asep Ertanto, saat memberikan keterangan di ruang dinasnya, Kamis (19/11/2026).

Garut, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Kewenangan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dimiliki Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut ternyata tidak seluas yang diperkirakan masyarakat. 

Selain terbatas oleh regulasi, pelaksanaan penindakan di lapangan juga membutuhkan pendampingan aparat kepolisian.

Kondisi tersebut diakui Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Asep Ertanto, saat memberikan keterangan di ruang dinasnya, Kantor Dishub Kabupaten Garut, Jalan Merdeka No. 230, Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (19/11/2026).

Asep menjelaskan, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub Garut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), berikut peraturan turunannya, termasuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

“Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, ini yang jadi pedoman dari Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Terkait turunannya, kita memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Itu yang menjadi kewenangan kami di daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan perhubungan,” ujar Asep.

Empat Bidang Jadi Ujung Tombak Pelayanan Dishub Garut

Dalam menjalankan tugasnya, Dishub Kabupaten Garut memiliki empat bidang pelayanan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Pertama, Bidang Teknis Sarana dan Prasarana yang menangani pelayanan sarana serta prasarana perhubungan.

Kedua, Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pelayanan Terminal yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta operasional pelayanan terminal.

Ketiga, Bidang Angkutan yang memiliki dua kepala seksi dengan tugas pelayanan angkutan barang dan angkutan umum.

Keempat, Bidang Lalu Lintas yang membawahi dua kepala seksi, masing-masing menangani rekayasa lalu lintas dan pengaturan lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas juga menjalankan koordinasi bersama Tim Forum Lalu Lintas Kabupaten Garut, termasuk dalam mendukung kegiatan pengamanan dan kelancaran lalu lintas pada pelaksanaan Operasi Lodaya.

Penindakan Pelanggaran Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan

Persoalan kewenangan menjadi salah satu tantangan Dishub Garut dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.

Asep secara terbuka mengakui bahwa kewenangan penindakan yang dimiliki institusinya relatif terbatas. 

Penindakan dapat dilakukan pada lingkup tertentu, terutama di terminal dan jembatan timbang, serta tetap membutuhkan pendampingan jajaran kepolisian.

“Kalau untuk lebih ke penindakan, di Dinas Perhubungan kita memiliki kewenangan yang terbatas. Untuk penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, kita punya kewenangan melakukan penindakan di terminal dan di jembatan timbang. Cuma itu pun tetap harus didampingi dari jajaran kepolisian,” jelasnya.

Kewenangan tersebut berkaitan dengan kendaraan umum, kendaraan barang, serta kendaraan wajib uji yang menjadi bagian dari ruang lingkup pengawasan Dishub.

Dengan demikian, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa memperhatikan batas kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Selatan Garut Belum Tersentuh Penindakan Dishub

Fakta menarik lainnya terungkap ketika pembahasan mengarah pada wilayah selatan Kabupaten Garut, termasuk Kecamatan Cisurupan.

Asep mengungkapkan, hingga saat ini Dishub Garut belum melaksanakan penindakan terhadap dugaan pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut. 

Salah satu kendalanya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kebutuhan koordinasi dengan kepolisian.

“Belum, karena sementara ini kita belum melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran dikarenakan memang satu, keterbatasan sumber daya. Itu berbicara tentang kewenangan kita di UU 22 Tahun 2009. Sekarang kita belum melakukan ke arah sana untuk penindakan pelanggaran, apabila ada konfirmasi dari Polres, karena ini program Polres untuk diperbantukan,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penindakan lalu lintas di wilayah Kabupaten Garut masih membutuhkan sinergi lintas instansi, khususnya antara Dishub dan kepolisian.

Sementara itu, terkait jalur Garut Kota hingga Cikajang, Dishub menyatakan siap memberikan dukungan apabila mendapatkan permintaan bantuan untuk kegiatan pengamanan maupun menjaga kelancaran arus lalu lintas.

“Kalau diminta untuk bantuan melakukan kegiatan tersebut, kami bisa,” tegas Asep.

Jabatan Kadishub Garut Kini Dirangkap Pj Sekda

Di tengah pelaksanaan tugas pelayanan perhubungan, terdapat pula kondisi organisasi yang menjadi perhatian, yakni jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut saat ini dirangkap oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Satria Budi.

Asep membenarkan bahwa untuk sementara posisi Kepala Dishub berada di bawah tanggung jawab Satria Budi yang juga menjalankan tugas sebagai Pj Sekda.

“Sekarang Kepala Dinas Perhubungannya menjadi Pj Sekda Kabupaten Garut, Satria Budi. Untuk mengisi kekosongan, untuk sementara dipegang oleh beliau. Tetap Pak Pj Sekda melakukan dinas seperti biasa, jadi merangkap,” jelasnya.

Menurut Asep, rangkap jabatan tersebut bersifat sementara dan diperkirakan berlangsung sekitar tiga bulan.

Adapun mengenai pertimbangan maupun dasar penunjukan pejabat yang merangkap jabatan tersebut, ia menyebut hal itu merupakan ranah pimpinan.

Penguatan Koordinasi Jadi Kunci

Keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia, serta kebutuhan pendampingan kepolisian menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Dishub Garut.

Di sisi lain, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, terminal, angkutan, rekayasa lalu lintas, hingga koordinasi Forum Lalu Lintas tetap menjadi bagian dari tugas yang harus dijalankan.

Kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, Dishub, dan kepolisian agar pengawasan serta penanganan persoalan lalu lintas di Kabupaten Garut dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing. (Asan)

Exit mobile version