SNU|Bandung,- Menyikapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun yang berdampak pada proyeksi APBD Jawa Barat tahun 2026, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M.,, menegaskan pentingnya efisiensi yang tidak sekadar memangkas anggaran, tetapi juga memperkuat kinerja dan akuntabilitas birokrasi.
“Efisiensi harus diarahkan pada belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Tapi jangan sampai semangat efisiensi ini mengorbankan kualitas pelayanan publik,” ujar Tina dalam pernyataan resminya, Rabu (8/10/2025).
Ia mendukung langkah Pemprov Jabar yang memangkas belanja rutin seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan pengadaan alat tulis kantor. Namun Tina menekankan perlunya pengawasan ketat agar efisiensi tidak hanya menjadi jargon, melainkan berdampak nyata pada tata kelola anggaran.
“Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah yang tersisa benar-benar digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jangan sampai efisiensi hanya terjadi di atas kertas,” tegasnya.
Tina juga mendorong agar skema kerja fleksibel seperti work from home bagi ASN disertai dengan indikator kinerja yang jelas. Menurutnya, fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan produktivitas dan transparansi.
“ASN yang bekerja dari rumah tetap harus punya target dan output yang terukur. Ini bukan soal lokasi kerja, tapi soal tanggung jawab publik,” tambahnya.
Sebagai anggota legislatif yang aktif dalam pengawasan anggaran, Tina berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan efisiensi agar tidak mengurangi hak-hak dasar masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjadikan keterbatasan fiskal sebagai momentum inovasi.
“Kondisi ini bukan alasan untuk mundur, tapi peluang untuk memperbaiki sistem. Kita bisa lebih kreatif, lebih efisien, dan tetap berpihak pada rakyat,” tutup Tina.
