Boyolali, Jawa Tengah | secondnewsupdate.co.id — Penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menjadi perhatian pemerintah.
Untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai harapan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Boyolali, Kamis (15/10/2026).
Dalam agenda tersebut, Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin turut mendampingi rombongan menteri meninjau langsung operasional lima KDKMP.
Kunjungan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kesiapan fasilitas, tata kelola, ketersediaan barang, hingga kualitas pelayanan koperasi kepada masyarakat.
Lima koperasi yang menjadi sasaran peninjauan meliputi KDKMP Sobokerto, Kismoyoso, dan Pandeyan di Kecamatan Ngemplak, serta KDKMP Trayu dan Banyudono di Kecamatan Banyudono.
Peninjauan lapangan tersebut bukan sekadar melihat kesiapan bangunan fisik.
Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan KDKMP benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Zulkifli Hasan: Koperasi Harus Profesional dan Akuntabel
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa KDKMP merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, koperasi harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar keberadaannya tidak hanya menjadi fasilitas ekonomi di tingkat desa, tetapi juga mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi anggota dan masyarakat sekitar.
Pengelolaan koperasi, lanjutnya, perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Dengan pendekatan tersebut, KDKMP diharapkan mampu memperkuat distribusi kebutuhan pokok, memperluas akses pasar bagi produk lokal, serta mendukung pertumbuhan usaha petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keberadaan koperasi juga diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi barang sehingga masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah.
Pada saat yang sama, produk unggulan desa memiliki peluang lebih besar untuk dipasarkan melalui jaringan ekonomi yang terorganisasi.
Mendes PDT Apresiasi Kesiapan KDKMP Boyolali
Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Berdasarkan hasil peninjauan, ia menilai kondisi fisik bangunan koperasi yang dikunjungi telah memenuhi standar, sedangkan para pengelolanya dinilai telah memahami alur dasar perkoperasian.
Keberadaan KDKMP juga disebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.
Meski demikian, kesiapan infrastruktur perlu diikuti pengelolaan usaha yang sehat, pelayanan yang baik, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
Faktor-faktor tersebut menjadi penting agar koperasi dapat berkembang menjadi unit usaha produktif, bukan sekadar bangunan yang berdiri tanpa aktivitas ekonomi berkelanjutan.
Yandri juga menjelaskan bahwa KDKMP diharapkan menjadi aset desa yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pembangunan sarana ekonomi produktif melalui pemanfaatan Dana Desa perlu diarahkan agar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian dan memperluas kesempatan usaha di tingkat lokal.
Dari Sembako hingga Akses Permodalan
Dalam pengembangannya, KDKMP didorong untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Mulai dari penyediaan bahan kebutuhan pokok, layanan apotek, distribusi pupuk, hingga dukungan layanan perbankan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seluruhnya diharapkan dapat dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Koperasi juga diharapkan membuka peluang pengembangan layanan simpan pinjam dengan mekanisme dan ketentuan yang terjangkau, sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses permodalan untuk kegiatan produktif.
Bagi petani dan pelaku UMKM, akses terhadap sarana produksi, pasar, dan pembiayaan merupakan faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Karena itu, apabila dikelola secara tepat, KDKMP berpotensi menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat, kegiatan produksi lokal, dan jaringan distribusi yang lebih luas.
Pemerintah turut mendorong agar penyaluran barang bersubsidi melalui koperasi dilakukan sesuai peraturan dan tepat sasaran.
Pengawasan serta tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan bantuan dan fasilitas yang disediakan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan
Kunjungan kerja dua menteri ke Boyolali tersebut menjadi bagian dari upaya evaluasi sekaligus penguatan operasional KDKMP agar mampu menjalankan fungsi yang lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gedung dan kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh profesionalisme pengurus, transparansi pengelolaan, ketersediaan barang, kepercayaan masyarakat, serta kemampuan koperasi menciptakan kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, TNI, pengelola koperasi, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program tersebut.
Dengan pengelolaan yang tepat dan berorientasi pada kebutuhan warga, KDKMP di Kabupaten Boyolali diharapkan berkembang menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, koperasi tidak hanya menjadi tempat masyarakat berbelanja, tetapi juga menjadi salah satu fondasi penguatan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Agus Kemplu)
