Jawa Barat, Kab Bandung l secondnewsupdate.co.id — Pemerintah Kabupaten Bandung terus mendorong transformasi digital untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Salah satunya melalui peluncuran aplikasi Toko Digital Bedas oleh Bupati Bandung, H.M. Dadang Supriatna, yang dirangkaikan dengan peresmian gedung baru Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung.
Peluncuran Toko Digital Bedas dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pemasaran produk lokal sekaligus memperpendek rantai distribusi hasil produksi koperasi, UMKM, dan petani.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Dekranasda Kabupaten Bandung Emma Dety Permanawati, jajaran Asisten, kepala OPD, Pimpinan Cabang Bank BJB, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/KKMP), serta para pelaku usaha.
Dadang yang akrab disapa KDS, mengatakan digitalisasi merupakan bagian penting dalam menghadapi perubahan zaman dan menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Setiap momen apa pun saya selalu menyampaikan, menghadapi Indonesia Emas 2045 itu ada lima pilar. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi,” ujar Dadang.
Toko Digital Bedas Harus Mudah Diakses Masyarakat
KDS meminta aplikasi Toko Digital Bedas dapat segera dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Ia juga mendorong agar aplikasi tersebut mudah ditemukan dan diakses melalui platform digital seperti Play Store.
Menurutnya, kehadiran platform tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat, khususnya dalam memperluas pasar produk lokal Kabupaten Bandung.
“Dengan adanya Toko Digital Bedas ini, kita berharap pemasaran produk koperasi, UMKM dan hasil pertanian bisa semakin luas,” ujarnya.
Selain memperluas pemasaran, digitalisasi diharapkan mampu memotong rantai distribusi sehingga produk petani dan pelaku UMKM dapat terserap dengan lebih baik.
KDKMP Diminta Jadi Off-Taker Produk Petani
Tidak hanya mengandalkan platform digital, KDS juga menekankan pentingnya penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/KKMP).
Ia meminta koperasi di tingkat desa mampu menjalankan fungsi sebagai off-taker atau pihak yang menampung hasil pertanian maupun produk UMKM masyarakat.
“Petani yang selama ini mendapatkan bantuan dan subsidi dari pemerintah, wajib menjual hasil pertaniannya kepada KDKMP atau KKMP di desa masing-masing. Untuk itu KDKMP harus siap menjadi off-taker,” tegas KDS.
Menurutnya, keberadaan koperasi desa harus mampu menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat.
KDS Dorong Penguatan Modal Koperasi
Agar mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal, KDS mendorong penguatan permodalan KDKMP/KKMP.
Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus mendorong sinergi koperasi dengan lembaga keuangan, seperti Bank BJB, bank Himbara, BPR, hingga skema pembiayaan dari LPDB Kementerian Koperasi.
Dengan dukungan permodalan yang memadai, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa.
ASN Diminta Tingkatkan Profesionalisme
Dalam kesempatan tersebut, KDS juga mengingatkan jajaran ASN dan pengurus koperasi agar menjaga integritas, transparansi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan bahwa aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“ASN itu bukan raja, termasuk saya bupati bukan raja. Tapi ASN dan kita semua adalah sebagai pelayan masyarakat. Kita tingkatkan terus pelayanan dan profesionalisme,” kata KDS.
KDS optimistis penguatan ekosistem ekonomi digital melalui Toko Digital Bedas, ditambah optimalisasi peran KDKMP/KKMP, dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menyebut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung saat ini berada di angka 6,32 persen dan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 8–9 persen pada 2029.
“Transformasi digital, penguatan koperasi dan UMKM, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting untuk mendorong ekonomi Kabupaten Bandung semakin maju,” pungkasnya. (Apih)
