SNU|Kabupaten Garut – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Pasir Bajing, yang menerima pembuangannya dari Pemerintahan Kota Bandung, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Garut, Jujun Juansyah, memberikan keterangan terkait retribusi sampah yang dibuang dari Kota Bandung ke TPA Pasir Bajing.
Dalam wawancara dengan awak media SNU di ruangan dinasnya, Jujun menjelaskan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk respons terhadap kondisi darurat di Kota Bandung,
“Yang mengalami penumpukan sampah. Hal ini disebabkan oleh pengurangan kuota pengiriman sampah dari Bandung ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sarimukti, yang sebelumnya mengirimkan 175 iritasi sampah per hari, namun kini dikurangi menjadi hanya 145 iritasi per hari,” terang Jujun.Kamis (23/1/2025).
Melihat penumpukan sampah yang semakin mengkhawatirkan di Bandung, Pemkot Bandung kemudian mengajukan permohonan kepada Pemkab Garut untuk membantu pembuangan sampah ke TPA Pasir Bajing.
Jujun juga menjelaskan bahwa meskipun awalnya Pemkab Garut menolak permohonan tersebut, pihaknya akhirnya setuju menerima sampah Bandung,
Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, dan setelah melakukan kajian terkait kapasitas yang ada di TPA Pasir Bajing.
“Kami melihat bahwa ini adalah masalah kemanusiaan, karena sampah yang menumpuk di Bandung dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Akhirnya kami memutuskan untuk menerima permohonan tersebut,” cetus Jujun.
Namun, lanjut Jujun, Pemkab Garut hanya menyetujui permohonan pengiriman sampah tersebut untuk jangka waktu tiga bulan, meskipun permohonan dari Bandung untuk periode enam bulan.
Sebagai kompensasi atas keputusan tersebut, Pemkot Bandung menawarkan beberapa bentuk bantuan yang langsung disalurkan kepada Pemkab Garut.
“Salah satunya adalah kompensasi materi yang akan disetor langsung ke kas daerah, serta sebagian dari dana tersebut akan dialokasikan untuk masyarakat melalui BUMDES Desa Sukaraja, Kecamatan Banyuresmi, dana ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta untuk meminimalisir dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat pengiriman sampah ini,” tambah Jujun.
Selain kompensasi finansial, Pemkot Bandung juga menawarkan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan TPA Pasir Bajing, seperti PJU (Penerangan Jalan Umum), akses jalan yang lebih baik, dan pemasangan CCTV di area TPA.
“Semua kompensasi tersebut telah disetujui dan ditandatangani dalam bentuk perjanjian kerjasama atau PKS yang melibatkan saya sebagai perwakilan Pemkab Garut, dengan kuasa dari PJ Bupati Garut, Pak Barnas Adjidin, serta pihak Pemkot Bandung yang diwakili oleh PJ Walikota Bandung,” tukas Jujun.
Terkait dengan polemik yang muncul akibat protes dari sebagian masyarakat Garut, Jujun memberikan penjelasan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar. Pasalnya, TPA Pasir Bajing bukan hanya milik Desa Sukaraja, tetapi juga merupakan fasilitas yang digunakan oleh seluruh masyarakat Garut.
“Jika ada protes atau penolakan dari masyarakat, itu adalah hal yang bisa dimengerti. Setiap warga Garut berhak untuk menyuarakan pendapatnya terkait hal ini,” ujar Jujun.
Ia juga menyatakan bahwa jika masyarakat merasa bahwa kerjasama ini perlu dievaluasi atau dihentikan, Pemkab Garut akan mendengarkan aspirasi tersebut dan, jika perlu, akan menghentikan pengiriman sampah sesuai dengan ijin PJ Bupati Garut.
“Selama ini kita hanya menjalankan tugas dengan pertimbangan kemanusiaan. Jika ternyata penghentian perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat, kami akan segera menindaklanjuti dan menghentikan pengiriman sampah ini,” tegas Jujun.
Jujun juga menegaskan kembali, bahwa apapun yang dilakukan Pemkab Garut,
“Termasuk dalam hal ini kerjasama dengan Pemkot Bandung, selalu berdasarkan kepentingan bersama dan demi kesejahteraan masyarakat Garut,” pungkasnya, (Asan)
