Garut//secondnewsupdate.co.id – Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, melontarkan peringatan tegas kepada jajaran humas di setiap SKPD. Di era digital saat ini, kehadiran di media sosial tidak cukup hanya sekadar memposting kegiatan respons cepat terhadap publik menjadi kunci utama membangun kepercayaan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Garut terus menggenjot penguatan peran kehumasan di tengah derasnya arus informasi digital.
Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, saat membuka kegiatan Garut Government Public Relations (GGPR): In House Training Humas SKPD di Ruang Rapat Setda, Tarogong Kidul, Rabu (22/4/2026).
Dalam arahannya, Putri menyoroti perubahan drastis perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Ia menyebut media sosial kini menjadi “etalase utama” bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.
“Kalau pemerintah tidak hadir dan tidak merespons, masyarakat akan membentuk persepsinya sendiri. Ini yang berbahaya,” tegasnya.
Menurutnya, masih banyak akun resmi SKPD yang pasif dan minim interaksi. Padahal, komentar, kritik, hingga keluhan masyarakat di media sosial harus dijawab secara cepat dan tepat.
“Jangan hanya upload kegiatan. Humas itu harus hidup—harus menjawab, menjelaskan, bahkan mengklarifikasi isu yang berkembang,” ujarnya dengan nada serius.
Putri juga menekankan bahwa tanggung jawab komunikasi publik tidak hanya berada di pundak kepala daerah. Seluruh perangkat daerah harus ikut aktif menjaga citra institusi melalui komunikasi yang terbuka.
“Jangan kepala daerah saja yang aktif. SKPD juga harus tampil dan memberikan penjelasan kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, Agus Kurniawan, menjelaskan bahwa pelatihan GGPR ini bertujuan menyamakan persepsi antar-humas dalam menyampaikan informasi pembangunan.
Ia menekankan pentingnya membangun narasi yang kolaboratif, dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Perlu keterlibatan masyarakat, dan itu harus dikomunikasikan dengan baik,” jelas Agus.
Agus juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini telah memasuki sesi ketujuh, sebagai bukti komitmen berkelanjutan Pemkab Garut dalam meningkatkan kapasitas SDM kehumasan.
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan, terutama dalam memetakan isu strategis yang berkembang setiap pekan di ruang digital.
Ke depan, pihaknya akan mendorong agar produksi konten dari setiap instansi lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan publik.
Dengan penguatan fungsi humas yang lebih responsif dan interaktif, Pemerintah Kabupaten Garut berharap mampu membangun komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan semakin dipercaya masyarakat di tengah era digital yang serba cepat. (Asan)
