BeritaPendidikanRagam DaerahSejarah

Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dan Ketua DPC PDIP Cimahi, Ajak Semua Pihak Kawal Pendidikan Berkualitas

2311
Agung Yudaswara Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi dan Ketua DPC PDIP Cimahi, Ajak Semua Pihak Kawal Pendidikan Berkualitas

Agung Yudaswara Tegaskan Pendidikan Tak Boleh Sekadar Formalitas di Hardiknas 2026

Cimahi/secondnewsupdate.co.id – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang jatuh pada 2 Mei menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen seluruh elemen bangsa dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas.

Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, dan juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Cimahi, Agung Yudaswara, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan zaman.

Menurut Agung, Hardiknas tahun ini mengusung tema nasional “Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, yang dinilai sangat relevan dengan kondisi saat ini. 

Ia menilai kemajuan pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pihak.

“Hardiknas harus menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan. Seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kota Cimahi, perlu mempererat kolaborasi lintas sektor demi menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas,” ujar Agung saat dikonfirmasi, Sabtu (2/5/2026).

Agung menjelaskan, secara regulasi pendidikan di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat. 

Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta pemerintah berkewajiban menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diwajibkan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Menurutnya, kebijakan mandatory spending tersebut harus benar-benar dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

“Anggaran pendidikan 20 persen dari APBD bukan sekadar formalitas administratif. Itu harus mampu menopang operasional sekolah, kesejahteraan tenaga pendidik, penguatan sarana-prasarana, hingga bantuan pendidikan seperti Dana BOS,” tegasnya.

Ia menambahkan, fokus utama pembangunan pendidikan di daerah bukan hanya pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Agung, pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan daya saing daerah di masa depan.

“Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang penting untuk membentuk sumber daya manusia unggul, berkualitas, dan berdaya saing di era kompetitif seperti sekarang,” katanya.

Karena itu, Agung mendorong adanya sinergi konkret antara pemerintah daerah, legislatif, akademisi, tenaga pendidik, hingga masyarakat dalam memastikan seluruh warga Kota Cimahi memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.

Ia berharap momentum Hardiknas 2026 tidak berhenti pada seremoni tahunan, melainkan menjadi titik penguatan kebijakan pendidikan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Peran aktif pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan warga Cimahi mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan,” pungkasnya. (Bagdja)

Penulis: Bagdja Sukmana Editor: Sinta Sukmana
Exit mobile version