Kabupaten Banjar, Kalsel | secondnewsupdate.co.id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan terus menjadi perhatian pemerintah bersama unsur TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni, dan masyarakat.
Evaluasi penanganan dilakukan melalui rapat koordinasi di Posko Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, Rabu (23/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Waka Polda Kalsel Brigjen Pol Noviar, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Sekda Kalsel H. Muhammad Syarifuddin, Kalak BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam evaluasi tersebut, Kalak BPBD Kalsel memaparkan kondisi terkini penanganan Karhutla.
Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 68 titik hotspot yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Selatan dengan luasan lahan terdampak mencapai 24.134 hektare.
Satgas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Manggala Agni, dan masyarakat terus bergerak melakukan penanganan di lapangan. Upaya tersebut meliputi pemadaman langsung pada titik api, patroli terpadu hingga pendinginan lahan gambut guna mengantisipasi munculnya kembali kebakaran.
Kepala BNPB Suharyanto menekankan pentingnya integrasi data dalam menentukan langkah penanganan Karhutla.
Menurutnya, data yang terintegrasi menjadi dasar untuk memetakan kondisi lapangan sekaligus menentukan kebutuhan dukungan, termasuk penambahan personel Tim Reaksi Cepat (TRC).
“Data terintegrasi adalah gambaran peta perjuangan dan kebutuhan Satgas Karhutla ini. Sehingga jelas kebutuhan personelnya, tambahan TRC/Tim Reaksi Cepat, dan bisa memahami situasi dan kondisi dengan tepat,” tegasnya.
Ia juga menegaskan struktur komando penanganan Karhutla di daerah, yakni bupati sebagai Kasatgas Karhutla, sedangkan Dandim dan Kapolres bertindak sebagai wakil.
Sementara Kepala BPBD berperan sebagai Kalaksa.
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa penanganan Karhutla masih menghadapi tantangan panjang.
Setiap pengerahan Satgas Darat, menurutnya, harus berdasarkan hasil pemetaan agar penempatan personel dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan bahwa hujan diprakirakan baru turun secara merata pada November. Karena itu, penguatan pasukan darat dinilai masih diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan kebakaran.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin turut menyampaikan perkembangan situasi terkini. Ia mengungkapkan bahwa titik api baru kembali muncul di wilayah Barito Kuala (Batola), khususnya di kawasan persawahan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian agar Satgas Darat dapat segera melakukan penanganan dan pemadaman sebelum api meluas.
Di sisi lain, Pangdam mengapresiasi koordinasi lintas sektoral yang telah terbangun dalam penanganan Karhutla di wilayah Kalimantan.
“Koordinasi lintas sektoral luar biasa. Kita tidak lagi memetakan Kalteng dan Kalsel secara terpisah, semua kita tangani bersama sebagai satu kesatuan wilayah,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), Pangdam memastikan arahan pimpinan telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif terhadap upaya penanganan Karhutla.
“Arahan pimpinan terkait OMC sudah bisa kita laksanakan dan ada hasilnya kemarin. Ini sangat membantu upaya pemadaman dan pembasahan lahan,” pungkasnya.
Pangdam berharap sinergi antarlembaga terus diperkuat, terutama melalui sinkronisasi data cuaca, pemetaan wilayah prioritas, dukungan logistik, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, penguatan sejumlah aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan pola penanganan Karhutla yang lebih cepat, terarah, dan efektif.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi kebakaran di sekitar Posko Sambang Lihum, Kabupaten Banjar, untuk melihat kondisi lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan berjalan sesuai kebutuhan. (Burhan)
