Kabupaten Bandung | secondnewsupdate.co.id – Musim kemarau membawa ancaman serius bagi Kabupaten Bandung. Sebanyak 577 peristiwa kebakaran tercatat dalam paparan penanganan kebakaran 2026, dengan total luas area terdampak mencapai 47,61 hektare.
Data tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi rutin bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung M. Toha, Soreang, Selasa (22/9/2026).
Bupati Bandung Dadang Supriatna atau KDS menyoroti tingginya angka kejadian tersebut.
Menurutnya, kondisi kemarau harus diantisipasi secara serius karena kebakaran tidak hanya melanda lahan, tetapi juga menyasar berbagai objek di wilayah Kabupaten Bandung.
Dari 577 kejadian yang tercatat, sebanyak 561 kejadian merupakan penanganan di wilayah Kabupaten Bandung, sementara 16 kejadian lainnya merupakan perbantuan ke luar daerah.
Adapun dari total luas area terdampak 47,61 hektare, sebanyak 46,54 hektare berada di Kabupaten Bandung, sedangkan 1,07 hektare merupakan wilayah perbantuan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu catatan paling menonjol.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) mencatat 251 kejadian karhutla dengan luas area terdampak mencapai 43,13 hektare.
Rinciannya, sebanyak 246 kejadian terjadi di Kabupaten Bandung dengan luas 42,17 hektare. Sementara lima kejadian lainnya merupakan perbantuan dengan luas area terdampak 0,96 hektare.
Paparan tersebut juga menunjukkan bahwa objek yang terbakar tidak hanya berupa lahan.
Semak belukar menjadi salah satu objek dengan porsi terbesar, disusul rumah tinggal dan sejumlah objek lainnya.
Kondisi tersebut membuat KDS meminta kesiapsiagaan menghadapi kebakaran diperkuat, mulai dari personel, armada hingga penambahan pos pemadam.
“Saya dengar laporan, seragam petugas Damkar saja cuma punya satu. Saya minta harus terpenuhi kebutuhannya, termasuk armada juga posko damkar kita tambah,” kata KDS.
Menurutnya, peningkatan kejadian kebakaran harus diimbangi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Kecepatan respons menjadi faktor penting agar api dapat segera dikendalikan dan tidak meluas.
KDS juga menyoroti sejumlah wilayah dengan jangkauan pelayanan yang relatif jauh, di antaranya Kecamatan Kertasari dan Pacet.
Ia meminta penguatan sarana pemadam mempertimbangkan luas wilayah serta jarak tempuh petugas menuju lokasi kejadian.
KDS turut mendorong pembangunan Pos Damkar di Bojongsoang. Pemkab Bandung, kata dia, telah memiliki lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut.
Pembangunan pos pemadam itu juga dapat dikaji melalui penganggaran APBD.
“Kalau bisa bangunkan dengan dana APBD,” ujarnya.
Menurut KDS, keberadaan pos pemadam di wilayah yang membutuhkan akan memperpendek waktu tempuh petugas sekaligus memperkuat jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Krisis Air Bersih Juga Diantisipasi
Rapat koordinasi tersebut tidak hanya membahas ancaman kebakaran. KDS juga meminta perangkat daerah mulai memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau.
Ia menyebut sumber air untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah Bandung Selatan mengalami penurunan sekitar 50 persen.
“Antisipasi wilayah mana saja yang rawan krisis air bersih,” kata KDS.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat menyiapkan langkah penanganan lebih awal, termasuk distribusi air menggunakan tangki ke wilayah yang membutuhkan.
Dengan demikian, penanganan tidak dilakukan setelah masyarakat benar-benar mengalami kekurangan air.
Juli dan Agustus Jadi Periode Tinggi
Tingginya aktivitas penanganan kebakaran juga tercermin dari data berkala Disdamkar. Hingga Agustus 2026, tercatat 468 kejadian kebakaran.
Lonjakan terlihat pada Juli dengan 135 kejadian, kemudian Agustus sebanyak 134 kejadian. Khusus Juli, sebanyak 100 dari 135 kejadian tersebut merupakan kebakaran semak belukar atau karhutla.
Memasuki September, Disdamkar kembali mencatat 42 kejadian kebakaran hanya dalam periode 1–6 September 2026.
Sebagian kejadian tersebut melanda semak belukar, lahan kosong, kebun hingga tumpukan sampah.
Rangkaian data tersebut menjadi gambaran bahwa periode kemarau membutuhkan kesiapsiagaan yang lebih kuat.
Tidak hanya ketika kebakaran terjadi, tetapi sejak tahap pencegahan dan pemetaan wilayah rawan.
KDS pun menekankan pentingnya memastikan kesiapan personel, ketersediaan armada, penambahan pos pemadam serta pemetaan kawasan rawan kebakaran dan krisis air bersih.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat respons pemerintah sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan akibat bencana selama musim kemarau. (Apih)
