SNU//Kab. Bandung- Dugaan penyalahgunaan Dana BOS dan penggunaan kop surat resmi Dinas Pendidikan dalam dokumen pinjaman di SMPN 1 Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, menuai perhatian berbagai kalangan. Salah satunya dari kalangan Akademisi Jawa Barat.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.Si., M.H., CPM Cecep Darmawan menegaskan kasus tersebut tidak boleh dibiarkan, karenanya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung harus segera turun tangan.
“Ya, jadi kasus ini mestinya menjadi perhatian ya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kalau benar gitu kepala sekolah melakukan tindakan seperti tadi maka ini harus ada tindakan dari dinas. Setidak-tidaknya misalnya klarifikasi, benar nggak kejadian itu. Apalagi itu menyangkut soal anggaran negara, kedua soal kinerja,” ujar Cecep saat dimintai tanggapan pada wartawan , Minggu (23/8/2025).
Cecep mengingatkan, bila masalah ini tidak segera ditangani, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.
“Sebab yang dirugikan nanti pelayanan publik ya, layanan pendidikan. Nah kalau dibiarkan artinya ini ada proses pengabeyan dinas, karena bukankah dinas juga punya pengawas di situ, punya aparat pengawas yang mestinya melakukan semacam tugas pengawasan yang memungkinkan kalau ada pelanggaran itu diproses dengan baik. Jangan dibiarkan,” Tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Cecep Darmawan menilai kasus yang melibatkan kepala sekolah SMPN 1 Pameungpeuk harus segera dituntaskan agar manajemen sekolah tidak terganggu.
“Oleh karena itu kasus yang menyangkut kepala sekolah SMP Negeri 1 Pameungpeuk ini harus segera diselesaikan. Kita khawatir nanti karena tidak berjalan dengan baik ya unsur manajemen kepala sekolah nanti pastikan sedikit banyak layanan kepada siswa akan terganggu, layanan terhadap masyarakat juga terganggu. Itu poinnya. Jadi sekali lagi, dinas pendidikan harus turun tangan, nggak boleh diam,” pungkasnya. (Apih)
