SNU//Garut, Tarogong Kidul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terus mengakselerasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Langkah ini diwujudkan lewat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Dunia (World Bank), bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, pada Selasa (21/10/2025).
Bupati Garut, H. Abdusy Syakur Amin, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari dua lembaga strategis tersebut dalam memperkuat pendapatan fiskal daerah.
Ia menegaskan, peningkatan PAD menjadi prioritas utama mengingat kontribusinya yang masih terbatas dalam struktur keuangan daerah.
“Tentu saja merupakan kehormatan bagi kami kedatangan dua tim yang mempunyai peran besar di Indonesia yaitu Bappenas dan juga World Bank untuk membantu peningkatan pendapatan fiskal di Kabupaten Garut,” ujar Bupati Syakur.
Syakur juga menjelaskan, Kabupaten Garut mengalami perubahan signifikan sejak penetapan terakhir Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2017.
Pembangunan infrastruktur seperti jalan poros dan kawasan pemukiman baru berdampak pada meningkatnya potensi pajak daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Garut akan menyesuaikan NJOP dengan strategi yang tidak memberatkan masyarakat.
“Kita akan coba menaikkan NJOP dengan perhitungan bahwa yang (pajaknya) Rp25 ribu tidak akan terdampak secara serius karena kita akan turunkan persentasenya,” jelasnya.
Sementara itu, Griya Rufianne, perwakilan Urban Team Bank Dunia Kantor Indonesia, menjelaskan bahwa fokus pada PBB-P2 didasarkan pada stabilitas dan kepastian jenis pajak tersebut.
“Kami berfokus ke area PBB-P2, karena secara global pajak bumi dan bangunan serta pajak properti merupakan jenis pajak yang sangat stabil,” ungkap Griya.
Ia menambahkan, Kabupaten Garut bersama Kota Bandung menjadi lokasi uji coba (piloting) pertama di Indonesia untuk implementasi panduan diagnosis potensi pajak properti yang diterbitkan secara global oleh Bank Dunia.
Dalam kesempatan yang sama, Tari Lestari, perwakilan Bappenas RI, menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional dalam memperkuat pendapatan daerah.
“Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan salah satu unsur penting dalam pilar kebijakan fiskal,” ujar Tari.
Ia menambahkan, penataan keuangan daerah melalui intensifikasi pendapatan menjadi landasan Bappenas untuk melanjutkan studi tersebut sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045.
Kegiatan FGD ini diharapkan mampu menghasilkan diagnosis yang akurat mengenai potensi PBB-P2 di Kabupaten Garut, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil keputusan strategis yang memperkuat kemandirian fiskal Garut di masa mendatang. (Asan)
