Soreang Kabupaten Bandung// secondnewsupdate.co.id – Pemerintah Kabupaten Bandung mencatat kemajuan signifikan dalam reformasi tata kelola pemerintahan.
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2025 mencapai 91,43 atau naik 4,06 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 87,37. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Bandung dalam kategori A-, berdasarkan data Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat.
Dengan nilai tersebut, Kabupaten Bandung berhasil menempati posisi ketiga terbaik tingkat kabupaten se-Jawa Barat, berada di bawah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bogor.
Jika digabungkan dengan kategori kota, Kabupaten Bandung berada di peringkat keempat terbaik di Jawa Barat, setelah Kota Bogor.
Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa reformasi birokrasi di tingkat daerah mampu berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Di tingkat nasional, reformasi birokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung percepatan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Posisi strategis tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Bandung mampu menjadi salah satu motor penggerak perubahan menuju birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Sejalan dengan peningkatan reformasi birokrasi, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bandung juga menunjukkan tren positif.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 22/12/3204/Th.I tertanggal 5 Desember 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung tahun 2025 mencapai 75,58 atau tumbuh 1,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan yang didukung sejumlah indikator utama, di antaranya:
Umur Harapan Hidup: 75,70 tahun
Rata-rata Lama Sekolah: 9,40 tahun
Harapan Lama Sekolah: 12,99 tahun
Pengeluaran riil per kapita per tahun (disesuaikan): Rp 11.619.000
Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, menegaskan bahwa peningkatan IRB dan IPM merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dan kolaborasi lintas sektor.
“Peningkatan nilai IRB dan IPM ini menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi berjalan pada jalur yang tepat. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi harus berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi harus terus bertransformasi dari sekadar pembenahan prosedur menjadi sistem kerja yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bandung akan memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis digital.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Reformasi birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita ingin birokrasi yang melayani, bukan dilayani,” tegas Kang DS.
Dengan konsistensi reformasi dan penguatan pembangunan manusia, Kabupaten Bandung semakin mempertegas posisinya sebagai salah satu daerah dengan kinerja tata kelola terbaik di Jawa Barat.
Transformasi birokrasi yang berkelanjutan diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus mendukung pembangunan nasional.(Apih)
