Kabupaten Bandung, Jabar l secondnewsupdate.co.id – Bupati Bandung Dadang Supriatna terus menggenjot kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan penyerapan anggaran, serta memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Langkah tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah yang membahas evaluasi capaian pendapatan daerah dan realisasi penyerapan APBD seluruh OPD di Soreang, Senin (26/10/2026).
Rakor strategis yang dipimpin langsung Dadang Supriatna, yang akrab disapa KDS, itu dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, unsur Badan Pusat Statistik (BPS), serta para direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kabupaten Bandung.
Dalam arahannya, KDS mengapresiasi capaian total pendapatan daerah yang telah mencapai 78,50 persen, sementara realisasi penerimaan pajak daerah tercatat sebesar 69,31 persen.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kinerja, terutama pada sektor yang realisasinya masih jauh dari target.
KDS juga memberikan apresiasi kepada BUMD yang telah menunjukkan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
Salah satunya BPR Kertaraharja yang disebut telah menyetorkan dividen sebesar 100 persen dari target, dengan nilai sekitar Rp78 miliar.
“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada instansi dan BUMD yang sudah bekerja optimal memenuhi target dividen dan PAD. Namun, untuk OPD yang realisasi retribusi dan pelayanan publiknya masih di bawah 50 persen, saya minta segera lakukan evaluasi total dan percepat langkah teknis di lapangan,” tegas KDS.
Menurutnya, evaluasi capaian pendapatan tidak boleh hanya berhenti pada rapat koordinasi.
Setiap perangkat daerah harus menyusun langkah konkret untuk memperbaiki kinerja, mengidentifikasi kendala, serta mencari solusi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.
Ia pun meminta OPD yang realisasi PAD dan retribusinya masih rendah agar melakukan evaluasi secara menyeluruh, sekaligus memperkuat strategi pemungutan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Bagi OPD yang realisasi PAD dan retribusinya masih di bawah target, mari kita evaluasi bersama agar lebih optimal ke depannya,” ujar KDS.
Pelayanan Publik dan Pengelolaan Aset Jadi Perhatian
Selain mengevaluasi kinerja pendapatan daerah, Bupati Bandung turut menyoroti sejumlah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, perizinan, hingga penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Salah satu perhatian yang disampaikan adalah percepatan kerja sama fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk Rumah Sakit Majalaya dengan BPJS Kesehatan.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai.
Di sektor pendidikan, jajaran dinas teknis juga diminta menyelaraskan perencanaan dan penganggaran APBD 2027 agar lebih proporsional.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pemanfaatan aset lahan untuk mendukung kebutuhan sarana pendidikan, termasuk rencana pemanfaatan lahan bagi SMPN 5 Soreang.
KDS menegaskan, penataan aset daerah harus dilakukan secara tertib, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Aset pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal perlu dievaluasi agar dapat memberikan nilai tambah serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Selain itu, optimalisasi produk hukum daerah berupa peraturan daerah (perda) juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
“Seluruh OPD harus bergerak aktif dan tidak boleh ada lagi pengelolaan aset yang tertinggal. Evaluasi berkala ini sangat penting agar tata kelola keuangan kita semakin akuntabel dan tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui evaluasi berkala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap seluruh OPD semakin disiplin dalam mencapai target pendapatan, mempercepat realisasi program, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kinerja perangkat daerah yang terukur dan bertanggung jawab diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Bandung sekaligus memastikan anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Apih)
