Jakarta | secondnewsupdate.co.id – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuai kecaman dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari aktivis pemuda, Putri Nabila Damayanti, yang meminta persoalan tersebut diusut secara serius, transparan, dan menyeluruh.
Putri menegaskan, dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan biasa yang dapat dipandang sebelah mata. Apalagi, jika dugaan tersebut melibatkan oknum perwira tinggi Polri, sebagaimana isu yang menjadi perhatian publik saat ini.
Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut aspek keamanan nasional, perlindungan informasi strategis negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Ia mengingatkan bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagaimana diatur dalam konstitusi.
“Tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, apabila dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, merupakan persoalan yang sangat serius. Ini bukan sekadar persoalan pribadi ataupun kelembagaan, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ada informasi strategis dan rahasia negara yang wajib dilindungi,” ungkap Putri kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut menyayangkan apabila terdapat aparat penegak hukum yang diduga menyalahgunakan kewenangan.
Sebab, aparat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi, melindungi kepentingan negara, serta memastikan hukum ditegakkan secara profesional.
Putri pun mendesak seluruh Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya lembaga yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan, agar segera melakukan penanganan secara profesional, transparan, objektif, dan independen.
Ia menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, tanpa intervensi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
“Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tegasnya.
Putri Nabila: Jangan Ada Institusi atau Pejabat yang Kebal Hukum
Lebih lanjut, Putri menegaskan bahwa jabatan dan pangkat bukanlah alasan bagi siapa pun untuk berada di atas hukum.
Menurutnya, semakin tinggi jabatan yang diemban seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang harus dijalankan serta dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri maupun lembaga penegak hukum lainnya tidak cukup dibangun melalui pernyataan dan slogan semata. Kepercayaan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, keterbukaan, dan konsistensi dalam menegakkan aturan.
“Sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, setiap pejabat penegak hukum harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Putri juga meminta agar penegakan hukum tidak dilakukan secara tebang pilih.
Setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa memandang latar belakang, jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Menjaga Marwah Presiden dan Keutuhan NKRI
Putri menambahkan, perlindungan terhadap Presiden bukan semata-mata persoalan pengamanan seorang pejabat negara.
Lebih dari itu, hal tersebut berkaitan erat dengan stabilitas pemerintahan, keamanan nasional, dan keberlangsungan penyelenggaraan negara.
Karena itu, ia berharap dugaan penyadapan tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik yang justru mengaburkan substansi persoalan.
Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengedepankan fakta, bukti, serta ketentuan perundang-undangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tandasnya.
Bahkan, Putri menyampaikan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas apabila dugaan pelanggaran tersebut nantinya terbukti melalui proses hukum.
Ia meminta agar pihak yang terbukti melakukan pelanggaran berat diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum dan peraturan institusi yang berlaku, termasuk evaluasi jabatan, kepangkatan, serta tanda kehormatan apabila memenuhi persyaratan pencabutan.
“Jika terbukti ada tindakan yang mengarah pada pengkhianatan terhadap amanah negara, harus ada pertanggungjawaban yang tegas. Kami meminta Presiden tidak ragu mengambil tindakan sesuai aturan terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya,” tambah Putri.
Minta Pengawasan Internal Institusi Diperkuat
Menutup pernyataannya, Putri Nabila Damayanti berharap persoalan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme aparat, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Baginya, supremasi hukum harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan yang dibiarkan tanpa pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
“Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Putri Nabila. (Megy)
