Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Penggunaan anggaran Dana Desa untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Cilaban Bulan, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, mulai menjadi perhatian publik.
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pemasok barang yang enggan disebutkan namanya, pasalnya, proyek infrastruktur yang disebut telah rampung dikerjakan sekitar dua tahun lalu itu kini menyisakan persoalan pembayaran material bangunan yang dikabarkan belum diselesaikan.
Persoalan tersebut mencuat setelah salah seorang pemasok material mengaku belum menerima pelunasan pembayaran atas pasokan batu dan pasir yang digunakan dalam pembangunan TPT tersebut.
Menurut keterangan pemasok, material telah disediakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.
Namun, kendati proyek fisik sudah selesai sejak dua tahun silam, kewajiban pembayaran kepada pemasok disebut belum juga dituntaskan.
“Kami masih belum menerima pembayaran material batu dan pasir, padahal proyek sudah selesai dikerjakan dua tahun lalu. Kami pun mempertanyakan ke mana perginya anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk pekerjaan ini,” ungkap pemasok yang tidak ingin namanya di publikasikan tersebut.
Pernyataan itu memunculkan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut mekanisme pengadaan material, administrasi pembayaran, realisasi anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan proyek.
“Sebab, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Desa semestinya dilaksanakan dengan tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Setiap penggunaan anggaran publik juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Desa dan Camat Dimintai Klarifikasi
Untuk memperoleh informasi yang utuh sekaligus menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi Media Second News Update telah berupaya menghubungi Kepala Desa Cilaban Bulan, Iwan, guna meminta penjelasan mengenai proyek TPT tersebut.
Konfirmasi yang diajukan meliputi titik lokasi pembangunan, nilai anggaran yang dialokasikan, volume pekerjaan, rincian material yang dikabarkan belum dibayar, serta mekanisme pencairan dan realisasi anggaran Dana Desa untuk kegiatan tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Iwan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi atas pertanyaan yang telah disampaikan redaksi.
Pengawasan Kecamatan Menes Turut Dipertanyakan
Tak hanya pemerintah desa, perhatian juga diarahkan kepada pihak Kecamatan Menes sebagai bagian dari unsur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Awak media telah mengajukan permintaan klarifikasi kepada Camat Menes, Usep Sudarmana, untuk mengetahui sejauh mana proses pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta pertanggungjawaban proyek TPT tersebut.
Keterangan dari pihak kecamatan dinilai penting untuk memberikan gambaran mengenai proses pengawasan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menggunakan anggaran Dana Desa.
Transparansi Dana Desa Menjadi Perhatian Publik
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan Dana Desa bukan sekadar menyelesaikan pembangunan secara fisik. Lebih dari itu, seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembayaran kepada penyedia material, hingga pelaporan pertanggungjawaban harus berjalan sesuai ketentuan.
Apabila benar masih terdapat kewajiban pembayaran material yang belum diselesaikan, persoalan tersebut perlu segera dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.
Publik tentu berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran desa, terlebih apabila muncul keterangan dari pihak pemasok yang mengaku belum menerima hak pembayarannya. (Sanan)
