Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Operasional dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG) Menes 1, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, terpaksa terhenti sementara setelah dua petugas kunci mengundurkan diri secara berurutan.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya serius terkait tata kelola internal, sistem pengupahan, hingga mekanisme pengadaan bahan baku untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dua petugas yang mengundurkan diri tersebut masing-masing adalah akuntan Fikri Hidayatullah pada 5 November 2026 dan Kepala Koki (Head Chef) bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Ifan, pada 9 November 2026.
Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala SPPG Menes 1, Rafli, saat dimintai keterangan oleh awak media Second News Update.
Rafli membenarkan bahwa pengunduran diri kedua petugas tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional dapur.
Menurutnya, keberadaan personel pada posisi strategis merupakan bagian penting dari persyaratan operasional SPPG berdasarkan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ya, benar adanya akuntan mengundurkan diri sejak tanggal 05 November. Ya, benar Chef mengundurkan diri sejak tanggal 09 November. Berdasarkan aturan Badan Gizi Nasional, apabila ada kekosongan dari salah satu tim staf BGN, baik pengawas keuangan, pengawas gizi, maupun chef dapur, SPPG tidak dapat melanjutkan operasional,” ujar Rafli.
Mantan Kepala Koki Ungkap Sejumlah Persoalan Internal
Di sisi lain, pengunduran diri Kepala Koki Ifan ternyata disertai sejumlah keluhan terkait kondisi kerja di lingkungan dapur SPPG Menes 1.
Melalui pesan singkat yang disampaikan kepada awak media, Ifan membeberkan beberapa persoalan yang menurut pengakuannya menjadi bagian dari latar belakang keputusannya untuk mengundurkan diri.
Ia mengaku pernah menerima informasi melalui sambungan telepon dari seorang rekannya mengenai adanya pihak yang meminta dirinya menjauhi Kepala SPPG.
“Saya ditelepon kawan saya, ada pihak yang menyuruh saya menjauhi Kepala SPPG. Padahal Kepala SPPG adalah atasan saya di dapur,” ungkap Ifan.
Selain persoalan tersebut, ia juga menyoroti ketidaksesuaian bahan baku yang diterima dengan Surat Pesanan Pembelian atau Purchase Order (PO).
Menurut Ifan, bahan baku yang datang kerap tidak sesuai dengan pesanan sehingga proses pengolahan membutuhkan pekerjaan tambahan. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada meningkatnya beban kerja dan waktu penyelesaian pekerjaan.
“Kemudian bahan baku yang datang benar-benar tidak sesuai dengan Surat Pesanan Pembelian (PO), sehingga pekerjaan jadi dua kali lipat dalam pengolahan dan saya sering pulang siang,” tuturnya.
Pemotongan Kasbon Rp500 Ribu dan Dugaan Penurunan Upah Harian
Persoalan lain yang disampaikan Ifan berkaitan dengan penghasilan. Ia mengaku mengalami pemotongan gaji sebesar Rp500.000 dengan alasan kasbon yang menurutnya dilakukan secara langsung tanpa koordinasi maupun pemberitahuan terlebih dahulu.
Ifan menilai persoalan tersebut cukup memberatkan, terlebih saat itu orang tuanya tengah menjalani perawatan di rumah sakit dan dirinya membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Untuk masalah gaji, benar saja gaji saya dipotong kasbon sebesar Rp500.000 secara langsung tanpa koordinasi sama sekali dengan saya maupun Kepala SPPG. Saat itu kondisi orang tua saya sedang dirawat di rumah sakit dan saya sangat membutuhkan dana tersebut, namun pemotongan itu dilakukan tanpa sepengetahuan saya dan Kepala SPPG,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Ifan juga mempersoalkan adanya perubahan besaran upah harian yang menurut keterangannya semula Rp200.000 menjadi Rp150.000.
Ia menyebut perubahan tersebut ditetapkan oleh pihak mitra tanpa melalui musyawarah atau koordinasi dengan Kepala SPPG Rafli maupun dirinya.
Menurut Ifan, ketentuan teknis BGN telah mengatur besaran gaji Kepala Koki dan staf sehingga perubahan nominal penghasilan semestinya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Sejumlah keterangan tersebut kini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan tenaga kerja, transparansi pengupahan, kesesuaian pengadaan bahan baku dengan PO, serta hubungan koordinasi antara pihak mitra dan pengelola operasional dapur.
Pihak Mitra Belum Memberikan Klarifikasi
Menindaklanjuti berbagai keterangan tersebut, awak media telah berupaya meminta penjelasan kepada Kepala SPPG Rafli maupun pihak mitra dapur SPPG Menes 1, khususnya terkait dugaan intervensi, ketidaksesuaian bahan baku dengan PO, penambahan beban kerja, pemotongan kasbon Rp500.000, serta perubahan upah harian.
Awak media juga telah berusaha menghubungi Fikri Hidayatullah, mantan akuntan SPPG Menes 1, guna memperoleh penjelasan mengenai alasan pengunduran dirinya.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Hal serupa terjadi ketika awak media berupaya menghubungi pihak mitra dapur untuk memperoleh klarifikasi atas berbagai keluhan yang disampaikan mantan Kepala Koki. Hingga berita ini ditayangkan, pihak mitra belum memberikan jawaban.
Dengan demikian, seluruh dugaan dan keluhan yang disampaikan Ifan masih memerlukan verifikasi serta penjelasan dari pihak-pihak terkait. Belum adanya tanggapan dari pihak mitra juga tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai pembenaran atas tudingan tersebut. (Sanan)
