Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali menjadi perhatian.
Kali ini, Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Contra Terror (DPP ICT) bersama Dewan Pimpinan Cabang Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (DPC BPPKB) Kabupaten Pandeglang menyoroti sejumlah informasi dan dugaan persoalan dalam tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Menes 1 atau Dapur Umi Kaisar yang dikelola Yayasan Al Mustadaf Affin.
Sedikitnya terdapat empat persoalan yang menjadi perhatian kedua organisasi tersebut, mulai dari ketersediaan tenaga profesional, pelaksanaan fungsi ahli gizi, dugaan persoalan perizinan bangunan, hingga kondisi hubungan internal di lingkungan dapur.
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Mengingat MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat, pelaksanaannya dituntut memenuhi standar profesionalitas, transparansi, keamanan pangan, serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun DPP ICT dan DPC BPPKB Pandeglang, persoalan pertama berkaitan dengan dugaan kekosongan tenaga profesional.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa tenaga akuntan telah meninggalkan dapur, sementara kepala juru masak yang memiliki sertifikat kompetensi dikabarkan telah mengundurkan diri.
Meski demikian, aktivitas operasional dapur disebut masih berlangsung.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dilakukan, apakah sudah tersedia tenaga pengganti, serta bagaimana standar operasional tetap dijalankan selama posisi tenaga profesional tersebut belum terisi.
Persoalan kedua menyangkut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ahli gizi.
Selain menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan ahli gizi dalam pengaturan rotasi personel, kedua organisasi juga menyoroti belum adanya kegiatan edukasi gizi kepada penanggung jawab (PIC) sekolah dan kader Posyandu sebagaimana informasi yang mereka terima.
Padahal, edukasi gizi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan program MBG.
Karena itu, pengelola diminta memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas ahli gizi, termasuk bentuk kegiatan edukasi, sasaran penerima edukasi, serta bukti dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
Ketiga, persoalan yang tidak kalah penting adalah informasi mengenai dugaan belum dimilikinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terhadap bangunan yang digunakan sebagai Dapur Umi Kaisar.
Aspek legalitas bangunan dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat fasilitas tersebut digunakan untuk kegiatan operasional pelayanan makanan bagi masyarakat.
Pengelola diharapkan dapat memberikan klarifikasi sekaligus menunjukkan dokumen PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), atau menjelaskan status perizinan serta dasar hukum pemanfaatan bangunan tersebut.
Sementara persoalan keempat berkaitan dengan informasi adanya indikasi disharmoni dan persoalan internal di lingkungan dapur.
Menurut kedua organisasi, hubungan kerja, komunikasi, dan koordinasi antarpersonel merupakan bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional.
Apabila persoalan internal tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas kerja, profesionalitas, hingga kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
ICT dan BPPKB Tegaskan Bukan untuk Menghakimi
Ketua Umum DPP ICT, Syailendra Adi Sapta, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat.
Menurutnya, setiap informasi yang berkembang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme klarifikasi agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.
Senada dengan itu, Ketua DPC BPPKB Pandeglang, Khotib, mengingatkan bahwa program MBG tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan mendistribusikan makanan kepada para siswa.
“Program MBG bukan sekadar kegiatan membagikan makanan. Di dalamnya ada tanggung jawab terhadap kualitas makanan, pemenuhan standar pelayanan, kompetensi sumber daya manusia, tata kelola, serta keselamatan penerima manfaat. Karena itu, setiap persoalan yang muncul perlu dijelaskan secara terbuka dan diselesaikan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Khotib juga menegaskan bahwa langkah yang dilakukan DPP ICT bersama DPC BPPKB Pandeglang bukan bertujuan menghakimi ataupun membangun opini negatif terhadap yayasan maupun pihak pengelola dapur.
Sebaliknya, klarifikasi dinilai penting agar setiap informasi yang berkembang dapat diuji kebenarannya dan masyarakat memperoleh penjelasan yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.
Beri Tenggat 2 x 24 Jam, BGN Berpotensi Turun Tangan
Sebagai langkah konkret, DPP ICT mengaku telah menyiapkan surat permohonan klarifikasi tertulis yang ditujukan kepada Yayasan Al Mustadaf Affin selaku pengelola SPPG Menes 1 atau Dapur Umi Kaisar.
Dalam permohonan tersebut, pihak yayasan diminta memberikan jawaban tertulis paling lambat 2 x 24 jam setelah surat diterima.
Apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan, DPP ICT bersama DPC BPPKB Pandeglang menyatakan akan mempertimbangkan untuk membawa persoalan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait.
Langkah itu dimaksudkan agar lembaga yang memiliki kewenangan dapat melakukan peninjauan dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kedua organisasi berharap pengelola SPPG Menes 1 dapat bersikap terbuka, kooperatif, dan memberikan penjelasan secara menyeluruh terhadap seluruh poin yang dipertanyakan.
Sebab, di balik pelaksanaan program MBG terdapat tanggung jawab besar yang tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan, tetapi juga menyangkut kualitas gizi, keamanan pangan, kompetensi tenaga pelaksana, serta perlindungan hak para penerima manfaat.
Pada akhirnya, pengawasan masyarakat seharusnya menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program pemerintah, bukan justru menghambatnya.
Transparansi dan profesionalitas menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Seluruh persoalan tersebut masih berupa informasi, dugaan, dan hal-hal yang memerlukan klarifikasi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Yayasan Al Mustadaf Affin dalam materi yang diterima redaksi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yayasan maupun pengelola SPPG Menes 1 guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (Sanan)
