Pandeglang, Banten | secondnewsupdate.co.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali menuai sorotan.
Kali ini, perhatian tertuju pada fungsi pengawasan di tingkat kecamatan setelah muncul dugaan pendistribusian buah pisang yang tidak layak konsumsi dalam paket makanan untuk para siswa.
Dugaan tersebut menyeret nama Wahyudin, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kadugading yang juga mengemban tugas sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Menes.
Persoalan ini menjadi perhatian serius karena kualitas bahan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin keamanan dan kelayakan makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat program MBG.
Sorotan tidak hanya berkaitan dengan dugaan pendistribusian pisang tersebut.
Sejumlah dapur SPPG yang berada dalam wilayah koordinasi Kecamatan Menes, di antaranya SPPG Menes 1 dan SPPG Menes Mandiri Pasirwaru, juga disebut masih belum melengkapi sejumlah persyaratan operasional sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan program.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan dan evaluasi terhadap operasional dapur-dapur penyedia makanan bergizi telah dilaksanakan.
Padahal, fungsi Koordinator Kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan setiap dapur SPPG menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pengawasan tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi juga harus menyentuh kondisi nyata di lapangan.
Dalam ketentuan teknis program, Korcam memiliki tanggung jawab melakukan pemeriksaan berkala hingga inspeksi mendadak terhadap dapur SPPG di wilayah kerjanya.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi kualitas dan kelayakan bahan pangan, kelengkapan perizinan, kebersihan lingkungan dapur, hingga pemenuhan standar operasional sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
Dengan demikian, setiap dugaan penyimpangan maupun ketidaksesuaian standar semestinya menjadi bahan evaluasi dan segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan pemenuhan gizi bagi para siswa.
Wahyudin Belum Berikan Klarifikasi
Untuk memperoleh keberimbangan informasi, awak media Second News Update telah berupaya menghubungi Wahyudin guna meminta penjelasan mengenai dugaan pendistribusian pisang yang tidak layak konsumsi serta informasi terkait kelengkapan persyaratan operasional sejumlah dapur SPPG di bawah koordinasinya.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi tersebut.
Satgas MBG Pandeglang Siapkan Inspeksi Menyeluruh
Di tengah munculnya berbagai sorotan tersebut, Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi terhadap seluruh dapur SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pandeglang.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, termasuk dari sisi kelayakan bahan pangan dan standar operasional pelayanan.
“Kami tim Satgas akan turun inspeksi ke seluruh dapur yang ada di Pandeglang, akan kami cek semuanya,” ujar Doni saat dikonfirmasi awak media.
Pernyataan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk memastikan seluruh penyelenggara MBG menjalankan kewajibannya sesuai standar yang berlaku.
Pemeriksaan juga diharapkan tidak sekadar menjadi agenda formalitas, melainkan mampu mengidentifikasi dan menindaklanjuti setiap persoalan yang ditemukan di lapangan.
AMBB: Pengawasan Jangan Hanya di Atas Kertas
Terpisah, Ketua Aliansi Masyarakat Banten Bersatu (AMBB), Ilham Kamil, turut angkat bicara.
Ia menilai pelaksanaan fungsi pengawasan program MBG perlu dievaluasi secara serius, terutama apabila ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan dalam juknis dengan praktik operasional di lapangan.
Menurut Ilham, keberadaan Korcam, Korwil, hingga Kareg memiliki posisi penting dalam memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar kelayakan bahan pangan dan persyaratan perizinan.
“Sudah jelas dalam juknis bahwa Korcam, Korwil, dan Kareg bertugas mengawasi kelayakan bahan pangan serta kelengkapan izin operasional dapur. Jika ada bahan tidak layak dan izin belum lengkap namun tetap berjalan, berarti fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Ilham.
Ia menilai pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, bukan hanya ketika persoalan sudah mencuat ke ruang publik.
Sebab, program MBG menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat.
Munculnya dugaan tersebut menjadi momentum bagi Satgas MBG dan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, serta menyampaikan hasil evaluasi kepada publik.
Publik tentu berharap program strategis nasional ini tidak hanya berjalan dari sisi distribusi makanan, tetapi juga benar-benar menjamin kualitas pangan, keamanan konsumsi, kebersihan dapur, dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan operasional.
Hingga saat ini, dugaan terhadap Wahyudin maupun persoalan kelengkapan persyaratan sejumlah dapur SPPG tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut.
Hak jawab pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap terbuka demi menjaga prinsip keberimbangan informasi. (Sanan)
