Jakarta, l secondnewsupdate.co.id – Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) memasuki babak baru kepemimpinan. Melalui Musyawarah Nasional (Munas) I yang digelar di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Hardep resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI untuk masa bakti 2026–2031. Rabu (11/11/2026).
Hardep dipercaya meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dari Ade Julhaidir, Ketua Umum periode sebelumnya. Keputusan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat soliditas, membangun konsolidasi nasional, sekaligus meningkatkan profesionalisme insan pers di tengah perubahan lanskap informasi yang semakin dinamis.
Munas perdana ini dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) A-PPI dari berbagai daerah di Indonesia.
Sejumlah unsur kepolisian, organisasi kemasyarakatan, organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) turut hadir dalam agenda nasional tersebut.
Terpilihnya Hardep diharapkan menjadi energi baru bagi A-PPI untuk memperkuat fondasi kelembagaan.
Tantangan organisasi ke depan bukan sekadar memperluas jaringan kepengurusan, tetapi juga memastikan setiap anggota memiliki kapasitas, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan profesi jurnalistik.
Pers Profesional Harus Mengedepankan Fakta dan Etika
Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi, keberadaan wartawan profesional semakin dibutuhkan masyarakat.
Kecepatan menyampaikan informasi harus tetap diimbangi dengan ketelitian memeriksa fakta, independensi, keberimbangan pemberitaan, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam arah pembenahan organisasi A-PPI. Kebebasan pers bukan berarti kebebasan tanpa tanggung jawab.
Setiap produk jurnalistik harus memiliki dasar fakta yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menyebutkan pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Dengan landasan tersebut, A-PPI diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan sekaligus wadah pengembangan kompetensi wartawan agar semakin profesional, independen, dan dipercaya masyarakat.
Tiga Pilar Prioritas Kepemimpinan Hardep
Dalam menjalankan roda organisasi selama periode 2026–2031, kepemimpinan Hardep diarahkan pada sejumlah agenda strategis yang menjadi fondasi penguatan A-PPI.
Pertama, peningkatan kapasitas dan kompetensi jurnalistik melalui pendidikan, pelatihan, serta pembekalan berkelanjutan mengenai regulasi pers, teknik jurnalistik, penerapan etika profesi, dan penguasaan teknologi digital.
Kedua, penguatan disiplin serta penegakan etika profesi. Organisasi diharapkan mampu membangun sistem pembinaan dan pengawasan internal agar seluruh anggota senantiasa menjunjung tinggi integritas serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Ketiga, memperluas kemitraan kelembagaan secara konstruktif dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat.
Kemitraan tersebut tetap harus dibangun dengan menjaga independensi pers serta fungsi kontrol sosial.
Munas I A-PPI diharapkan tidak berhenti sebatas menghasilkan keputusan pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, forum nasional ini menjadi titik awal untuk menerjemahkan berbagai gagasan dan rekomendasi organisasi ke dalam program kerja yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan kepemimpinan Hardep untuk lima tahun mendatang, A-PPI dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memperkuat persatuan wartawan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga kehormatan profesi jurnalistik.
Soliditas organisasi dan profesionalisme wartawan menjadi modal penting agar pers Indonesia tetap berdiri sebagai pilar demokrasi yang kritis, independen, dan bertanggung jawab. (Rizky/Megy)
