Cimahi, Jabar | secondnewsupdate.co.id – Polemik Surat Keputusan (SK) definitif Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kecamatan Cimahi Utara kian menjadi sorotan.
Menyusul pengaduan Plt Ketua DPAC Cimahi Utara, Dadang Setiawan, kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat terkait pergantian kepemimpinan DPAC, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, Agung Budi Santoso, akhirnya angkat bicara.
Saat dikonfirmasi redaksi secondnewsupdate.co.id, Rabu (11/11/2026), Agung secara tegas membantah adanya SK definitif Ketua DPAC Cimahi Utara atas nama Dadang Setiawan.
Ia menegaskan, hingga saat ini pihak DPD Partai Demokrat Jawa Barat tidak pernah menerbitkan SK definitif yang menetapkan Dadang sebagai Ketua DPAC Cimahi Utara.
Menurut Agung, jabatan Dadang selama ini hanya berstatus Pelaksana Tugas (Plt), yang masa penugasannya telah berakhir sejak Agustus 2025.
Dengan demikian, ia menilai Dadang tidak lagi memiliki dasar legalitas organisasi untuk mengklaim jabatan sebagai Plt, terlebih sebagai Ketua DPAC definitif.
“SK definitif atas nama Dadang Setiawan tidak pernah ada dari DPD. Dadang menjabat Plt DPAC sudah habis waktunya satu tahun pada Agustus 2025. Karena SK definitif dari DPD belum turun, maka Dadang sudah tidak memiliki legal standing, baik sebagai Plt apalagi sebagai Ketua DPAC definitif,” tegas Agung.
Ia menilai pergantian kepemimpinan dalam struktur organisasi merupakan sesuatu yang lumrah.
Terlebih, penataan kepengurusan merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi dan memperbaiki struktur organisasi partai hingga tingkat bawah.
Agung Tegaskan Pergantian Bukan karena Beda Dukungan Politik
Menanggapi tudingan bahwa pergantian Dadang Setiawan dari posisi Plt Ketua DPAC Cimahi Utara berkaitan dengan perbedaan dukungan politik menjelang pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, Agung dengan tegas membantah anggapan tersebut.
Ia menyebut terlalu dini apabila proses penataan struktur internal partai dikaitkan dengan persoalan dukung-mendukung calon Ketua DPC.
Terlebih, menurutnya, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) pun belum diketahui secara pasti waktunya.
“Ini terlalu dini kalau masalah perbaikan struktur internal dikaitkan dengan dukung-mendukung calon Ketua DPC. Entah kapan Muscab dilaksanakan. Jadi, jangan sampai persoalan penataan organisasi ditarik ke ranah persaingan politik,” ungkapnya.
Agung juga menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan Plt Ketua PAC memiliki ketentuan tersendiri dalam aturan internal Partai Demokrat.
DPC memiliki kewenangan mengusulkan nama kepada DPD, sementara penerbitan SK menjadi kewenangan DPD sesuai mekanisme organisasi.
Ia mengingatkan bahwa seorang Plt tidak memiliki kewenangan tanpa batas dan harus tetap bekerja berdasarkan ketentuan serta arahan struktur partai yang berwenang.
Hery Maryadi Bukan Kader Baru, Agung Sebut Sudah Mengabdi Sejak 2003
Terkait penunjukan Hery Maryadi sebagai Ketua DPAC Cimahi Utara definitif, Agung membantah keras anggapan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk marginalisasi terhadap Dadang ataupun kader lainnya.
Menurut Agung, Hery Maryadi merupakan kader senior Partai Demokrat yang telah bergabung sejak 2003.
Pengalamannya dalam membesarkan partai di Kota Cimahi menjadi salah satu pertimbangan dalam penataan struktur organisasi.
Ia menjelaskan, Hery sebelumnya merupakan pengurus ranting, bukan diberhentikan dari keanggotaan maupun kepengurusan partai, melainkan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke struktur kepengurusan DPC.
“Hery Maryadi itu kader sangat lama di Demokrat, sejak 2003. Dia bukan diberhentikan, tetapi dinaikkan ke struktural DPC. Tidak ada hubungan dengan masalah dukung-mendukung. Ini semata-mata untuk perbaikan struktural rumah tangga partai Demokrat,” jelasnya.
Agung bahkan menyebut Hery memiliki sejumlah gagasan dan kontribusi bagi perkembangan Partai Demokrat di Kota Cimahi, di antaranya melalui kegiatan Gerakan Bersama Rakyat (GEBER) dan program Jumanji atau malam Jumat mengaji.
Karena itu, ia menilai penempatan Hery dalam struktur kepengurusan merupakan bagian dari proses kaderisasi dan penghargaan terhadap perjalanan panjang seorang kader.
Persoalkan Klaim Percakapan WhatsApp, Agung: Bukan Dasar Legalitas SK
Agung juga menanggapi pengakuan Dadang mengenai percakapan melalui WhatsApp dengan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cimahi, Iwan Setiawan.
Dalam percakapan tersebut, Dadang disebut mempertanyakan kepastian SK definitifnya dan mendapatkan jawaban bahwa prosesnya aman serta tinggal mengambil SK di DPD.
Menanggapi hal tersebut, Agung mempertanyakan apabila percakapan WhatsApp kemudian dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa seseorang telah sah menjabat Ketua DPAC definitif.
“Ini lucu, apakah WhatsApp itu bisa menjadi barang bukti legal standing bahwa Dadang langsung menjadi Ketua definitif DPAC? Terlalu naif kalau hal itu dijadikan dasar. Apalagi Dadang sendiri sekarang tidak memiliki legal standing karena SK Plt-nya sudah habis, sementara SK definitif juga belum pernah diterbitkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam proses pengusulan Ketua DPAC Cimahi Utara definitif, terdapat tiga nama kandidat yang diajukan.
Dengan demikian, menurut Agung, komunikasi mengenai proses pengusulan tidak serta-merta dapat diartikan sebagai keputusan final penetapan seseorang sebagai ketua definitif.
Agung Tepis Alasan Dukungan Berdasarkan Putra Daerah dan Dua Periode
Polemik juga berkembang terkait alasan dukungan Dadang Setiawan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, H. Edi Kanedi, yang disebut-sebut karena Edi merupakan putra daerah asli Cimahi dan masih menduduki jabatan strategis di legislatif.
Selain itu, Dadang disebut menginginkan perubahan karena Agung Budi Santoso telah menjabat Ketua DPC selama dua periode.
Menanggapi hal tersebut, Agung menyatakan bahwa aturan internal Partai Demokrat tidak secara otomatis membatasi seseorang hanya dapat menjabat Ketua DPC selama dua periode.
Ia menegaskan, penentuan kepemimpinan partai harus berpedoman pada AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO), bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau preferensi personal.
“Di dalam AD/ART dan PO Partai Demokrat tidak ada klausul yang menyatakan cukup dua periode. Tidak ada sama sekali. Jadi, seluruh kader harus memahami aturan organisasi dengan baik agar tidak salah menafsirkan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Agung juga menilai asal daerah seseorang tidak seharusnya menjadi ukuran utama dalam menentukan kapasitas kepemimpinan sebuah partai politik.
Menurutnya, Partai Demokrat merupakan organisasi politik yang terbuka bagi seluruh kader dengan latar belakang berbeda, selama memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen untuk membesarkan partai.
Ia pun mengingatkan agar persoalan asal daerah tidak dijadikan dasar untuk mempertentangkan sesama kader.
Agung: Pleno dan Penetapan SK Sudah Melalui Mekanisme Organisasi
Lebih lanjut, Agung memaparkan bahwa rapat pleno untuk proses pengangkatan Ketua DPAC definitif telah dilaksanakan pada 2 Juni 2026.
Sementara penerbitan SK definitif bagi seluruh DPAC se-Jawa Barat dilakukan pada 23 Juni 2026.
Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi Partai Demokrat di tingkat Jawa Barat, bukan kebijakan yang hanya diberlakukan di Kota Cimahi.
Ia menjelaskan, pada periode tersebut DPD Partai Demokrat Jawa Barat juga tengah melakukan konsolidasi menjelang Musyawarah Daerah (Musda), sehingga penataan dan penyelesaian administrasi kepengurusan DPAC dilakukan secara menyeluruh.
“Hal ini sangat wajar dalam organisasi. Penataan struktur dari tingkat DPC sampai anak ranting merupakan sesuatu yang biasa dilakukan partai politik mana pun. Apalagi untuk Plt PAC, kewenangan penerbitan SK berada di DPD, sedangkan DPC mengajukan nama sesuai mekanisme yang berlaku,” paparnya.
Agung juga menegaskan bahwa dinamika perbedaan pandangan di internal partai merupakan hal yang tidak dapat dihindari.
Namun, ia berharap seluruh kader tetap menjunjung tinggi aturan organisasi dan tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk menciptakan kegaduhan.
Agung Ingatkan Kader Jaga Etika dan Sportivitas Politik
Di akhir keterangannya, Agung menegaskan bahwa dukungan terhadap calon pemimpin dalam sebuah kontestasi politik merupakan hak demokratis setiap kader yang memenuhi ketentuan organisasi.
Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut berlangsung secara sehat, transparan, dan tetap berada dalam koridor aturan partai.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga etika politik serta menghindari praktik politik uang. Menurutnya, setiap pelanggaran terhadap kode etik kepartaian dapat diproses sesuai ketentuan dan sanksi organisasi yang berlaku.
“Intinya, semua ini merupakan dinamika internal DPC Partai Demokrat. Persaingan boleh saja, dukung-mendukung juga merupakan hal yang wajar bagi yang memiliki hak. Tetapi aturan main harus tetap dijaga. Kita harus fair dan menghindari dukungan yang disertai harapan imbalan atau politik uang karena hal itu memiliki konsekuensi dalam kode etik kepartaian,” pungkas Agung.
Polemik SK definitif DPAC Cimahi Utara ini sekaligus menjadi ujian bagi soliditas dan kedewasaan berorganisasi di tubuh Partai Demokrat Kota Cimahi. Perbedaan pandangan semestinya menjadi ruang evaluasi dan penguatan demokrasi internal, bukan justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Redaksi secondnewsupdate.co.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dadang Setiawan maupun pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan secara utuh, objektif, dan berimbang.
Sebab, dalam kehidupan organisasi politik, transparansi administrasi, kepastian legalitas kepengurusan, serta kepatuhan terhadap AD/ART merupakan fondasi penting untuk menjaga kepercayaan kader dan masyarakat. (Bagdja)
