Pandeglang Banten/ secondnewsupdate.co.id – Aksi damai yang digelar Forum Koperasi Desa Merah Putih (F-KDKMP) Kabupaten Pandeglang di kawasan Hotel Mutiara Carita, berakhir ricuh setelah massa mengaku mendapat penghadangan saat hendak menyampaikan aspirasi. Senin (4/5/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes peserta pelatihan Koperasi Desa Merah Putih terhadap pelaksanaan kegiatan yang digelar pihak penyelenggara, yakni PT Garuda Solusi Kreatif.
Koordinator Lapangan Aksi, Entis Sumantri, mengatakan massa telah menjalankan prosedur dengan mengirimkan surat pemberitahuan aksi kepada Polres Pandeglang sebelum kegiatan berlangsung.
Namun saat tiba di lokasi, massa mengaku mendapat hambatan dari sejumlah pihak yang diduga berupaya membubarkan aksi.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan sesuai prosedur. Namun di lapangan justru terjadi penghadangan hingga memicu ketegangan,” ujar Entis dalam keterangannya.
Situasi sempat memanas setelah terjadi aksi saling dorong antara massa dan sejumlah pihak di lokasi. Massa juga mengaku mendapat intimidasi verbal yang memicu suasana semakin tidak kondusif.
Setelah kondisi memanas, dilakukan upaya mediasi antara peserta aksi dan pihak terkait. Namun forum mediasi yang awalnya digelar di sekitar lokasi kemudian dipindahkan ke Kecamatan Carita.
Massa kemudian bergeser ke kantor kecamatan untuk menunggu kehadiran pihak penyelenggara pelatihan guna memberikan klarifikasi.
Personel keamanan dari Kodim 0601 Pandeglang disebut turut memfasilitasi komunikasi antara massa aksi dan pihak terkait.
Meski demikian, hingga berjam-jam menunggu, pihak panitia disebut tidak hadir dalam agenda mediasi tersebut. Kondisi itu memicu kekecewaan peserta aksi.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan tuntutan peserta direspons,” tegas Entis.
Menurut Forum KDKMP, aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, melainkan dorongan agar implementasi program berjalan transparan dan akuntabel.
Forum mengaku mendukung kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, namun meminta pelaksanaan di lapangan sesuai prosedur hukum dan prinsip tata kelola yang baik.
Sementara itu, Ketua KDKMP sekaligus perwakilan forum perempuan, Widianingsih, menyoroti pelaksanaan pelatihan yang dinilai belum sebanding dengan anggaran yang dibebankan kepada setiap desa/kelurahan.
Berdasarkan data forum, setiap desa dikenakan biaya sebesar Rp14.980.000 untuk kegiatan pelatihan. Dengan jumlah 339 desa/kelurahan di Kabupaten Pandeglang, total anggaran disebut mencapai sekitar Rp5 miliar lebih.
Peserta menilai pelaksanaan kegiatan masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari fasilitas, konsumsi, uang saku, transportasi, kualitas pemateri, hingga materi pelatihan yang dianggap belum menjawab kebutuhan koperasi desa.
Atas kondisi tersebut, F-KDKMP Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi kegiatan pelatihan, transparansi anggaran, kejelasan legalitas pengurus, kepastian status kontrak, transparansi pembangunan sarana koperasi, hingga penghentian segala bentuk intimidasi terhadap pengurus dan pemerintah desa.
Forum menegaskan aksi damai ini merupakan bagian dari penyampaian aspirasi secara konstitusional untuk mendorong tata kelola program koperasi desa yang lebih baik dan berpihak pada masyarakat.
“Kami mendukung penuh program pemerintah, tetapi pelaksanaannya harus jelas, transparan, dan berkelanjutan,” kata Widianingsih. (Sanan)
