Manokwari Papua Barat/ second newsupdate.co.id – Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) asal Papua Barat menggelar aksi pemalangan jalan di depan gedung Kejaksaan Tinggi lama, kawasan Swapen Bahari, Manokwari, Senin (4/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap manajemen Badan Gerakan Nasional (BGN) Regional Papua Barat yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan program.
Koordinator aksi, Thomas Sanadi, mengungkapkan kekecewaan para pelaku UMKM yang mengaku telah terlantar selama dua bulan terakhir akibat buruknya koordinasi dari pihak pengelola.
“Kami merasa dibohongi. Selama dua bulan dibiarkan tanpa kejelasan. Akibatnya, 24 karyawan kami tidak menerima gaji, sementara biaya operasional seperti sewa mobil dan ruko terus berjalan,” ujar Thomas kepada wartawan.
Menurutnya, fasilitas yang seharusnya mendukung aktivitas usaha justru terbengkalai. Kondisi tersebut dinilai merugikan para pelaku usaha lokal yang sejak awal berkomitmen mendukung program pemerintah pusat.
Thomas menegaskan, para peserta program merupakan putra-putri asli Papua yang memiliki semangat membangun perekonomian daerah. Namun, kata dia, dukungan tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dari pihak BGN Regional Papua Barat.
“Kami ini anak Papua yang ingin bekerja dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. Program ini diketahui langsung oleh Wakil Presiden RI dan mendapat dukungan dari Gubernur Papua Barat, bahkan Polda Papua Barat telah memfasilitasi gedung yang layak. Tetapi pengelolaannya justru tidak maksimal,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan tuntutan kepada BGN Pusat agar segera mengevaluasi dan mencopot Ketua BGN Regional Papua Barat beserta koordinator wilayah Manokwari.
“Oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini tidak layak memimpin di Papua Barat. Kami meminta BGN RI segera mengambil langkah tegas,” tegas Thomas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BGN Regional Papua Barat belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan maupun aksi protes yang dilakukan para pelaku UMKM tersebut. (Megy/Jeri P Degei)
