Mahasiswa soroti ancaman terhadap tanah adat.
Nabire Papua Tengah/ secondnewsupdate.co.id – Aksi mimbar bebas yang digelar Solidaritas Mahasiswa se-Indonesia asal Paniai (SMI-KP) Kota Studi Nabire di Pasar Karang, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, berakhir ricuh. Senin (18/5/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIT itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Paniai.
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap pemekaran wilayah yang meliputi Delemai Jaya, Paniai Barat, dan Wedauma.
Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu persoalan baru bagi masyarakat adat di wilayah tersebut.
Menurut SMI-KP, pembentukan DOB dikhawatirkan membuka ruang semakin luas bagi ekspansi investasi yang berdampak pada penggusuran tanah adat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kemungkinan meningkatnya arus transmigrasi yang dinilai dapat mengikis identitas budaya masyarakat lokal.
Isu lain yang turut disuarakan dalam mimbar bebas tersebut adalah potensi meningkatnya militerisasi di wilayah pemekaran, yang disebut dapat menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat sipil.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mengangkat kekhawatiran soal kerusakan lingkungan yang dinilai rentan terjadi akibat percepatan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam.
Selama aksi berlangsung, aparat gabungan TNI-Polri tampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengamankan jalannya kegiatan.
Namun situasi berubah sekitar pukul 09.43 WIT. Sekelompok massa yang disebut datang menggunakan dua kendaraan mendatangi lokasi aksi.
Berdasarkan keterangan dari pihak mahasiswa, kelompok tersebut langsung membubarkan kegiatan secara paksa dan merusak sejumlah atribut aksi.
Tidak ada proses dialog ataupun negosiasi sebelum pembubaran terjadi.
Usai insiden tersebut, massa mahasiswa membubarkan diri dan kembali ke Sekretariat Honai Yamewa Paniai di Jalan Kelapa II, Kalibobo, Nabire.
Ketegangan ini terjadi di tengah menguatnya perbedaan pandangan soal DOB di kalangan masyarakat Paniai.
Mahasiswa asal Paniai secara terbuka menyatakan penolakan, sementara sebagian kelompok masyarakat dari Suku Moni justru mendukung pembentukan Kabupaten Moni sebagai daerah otonom baru.
Sehari sebelum insiden, tokoh adat dan pemuda Suku Moni diketahui menggelar pertemuan di Distrik Nabire Barat untuk menyampaikan dukungan terhadap DOB Moni.
Aksi penolakan ini dipimpin Korlap Umum Arnold Pigai bersama Wakorlap Kela Agapa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari aparat keamanan terkait insiden pembubaran tersebut. (Jeri)
