Garut/secondnewsupdate.co.id – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, H. Oleh Soleh, mendesak Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menghentikan sementara pelaksanaan Program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Desakan tersebut muncul setelah adanya laporan lima peserta meninggal dunia saat mengikuti rangkaian pelatihan.
Menurut Oleh, peristiwa tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai kejadian biasa.
Pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, diminta segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan, metode pelatihan, hingga standar keselamatan yang diterapkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi total. Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelatihan,” ujar Oleh, Sabtu (27/6/2026).
Ia menjelaskan, peserta Latsarmil merupakan warga sipil yang dipersiapkan menjadi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih.
Karena itu, pendekatan pelatihan tidak dapat disamakan dengan pendidikan militer bagi prajurit.
“Metode latihan harus disesuaikan dengan kondisi fisik, kemampuan, usia, serta latar belakang peserta yang berasal dari kalangan sipil.
Jangan sampai tujuan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas justru mengorbankan keselamatan peserta,” tegas legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat XI tersebut.
Oleh menilai penghentian sementara program menjadi langkah tepat agar pemerintah memiliki ruang untuk melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan Latsarmil, termasuk prosedur pemeriksaan kesehatan, pendampingan medis, intensitas latihan, hingga sistem mitigasi risiko.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para peserta yang meninggal dunia.
Kemenhan juga menyatakan tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dengan memperkuat pemeriksaan kesehatan peserta, meningkatkan pengawasan tenaga medis, menyesuaikan intensitas latihan, serta menyempurnakan metode pelatihan agar lebih adaptif terhadap kondisi fisik maupun psikologis peserta.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian luas masyarakat dan memunculkan dorongan agar setiap program pelatihan yang melibatkan warga sipil benar-benar mengedepankan prinsip keselamatan, perlindungan peserta, serta standar keamanan yang ketat.
Oleh berharap hasil evaluasi nantinya mampu menghasilkan sistem pelatihan yang lebih profesional, humanis, dan berorientasi pada perlindungan peserta tanpa mengurangi tujuan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan semangat pengabdian bagi para calon penggerak pembangunan nasional. (Asan)
