Bandung/ secondnewsupdate.co.id – Di tengah tekanan fiskal yang menghantam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun 2026, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. MQ Iswara, memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD berkomitmen menjaga kualitas layanan di sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar agar tetap berjalan optimal.
Komitmen tersebut disampaikan Iswara saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2026 bersama masyarakat dari sejumlah daerah pemilihan di Kota Bandung yang berlangsung di Jalan Salendro T.1 Nomor 2, Kota Bandung, Senin (20/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Iswara menegaskan bahwa cita-cita mewujudkan “Jawa Barat Istimewa” tidak boleh surut meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami tantangan besar. Menurutnya, DPRD hadir di tengah masyarakat tidak hanya untuk menyerap aspirasi, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai kondisi APBD yang tengah mengalami penurunan.
“Alhamdulillah sore ini kami melaksanakan kegiatan pengawasan bersama warga Kota Bandung. Kami tetap berkomitmen mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” ujar Iswara.
Ia menjelaskan, konsep Jawa Barat Istimewa diwujudkan melalui penguatan tiga sektor strategis, yakni pendidikan yang berkualitas dan merata, pelayanan kesehatan yang dapat diakses seluruh masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang layak.
Menurutnya, ketiga sektor tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sehingga tidak boleh terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Komitmen kami bersama Pak Gubernur dan DPRD adalah memastikan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran,” tegasnya.
Meski demikian, Iswara mengakui kondisi APBD Jawa Barat Tahun 2026 sedang menghadapi tekanan yang cukup berat. Ia mengungkapkan, anggaran daerah mengalami penurunan hingga Rp5,9 triliun, salah satunya akibat implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Perubahan regulasi tersebut membuat porsi bagi hasil pajak yang diterima pemerintah provinsi turun dari 70 persen menjadi 60 persen. Selain itu, alokasi transfer dari pemerintah pusat ke daerah juga mengalami penurunan sekitar Rp2,458 triliun.
“Kalau dihitung selama dua tahun, yaitu 2025 dan 2026, Jawa Barat kehilangan potensi anggaran sekitar Rp8,3 triliun,” ungkapnya.
Menghadapi situasi tersebut, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan langkah efisiensi dengan mengevaluasi seluruh program yang telah direncanakan. Program yang dinilai belum mendesak akan ditunda, sementara anggaran akan difokuskan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Iswara menegaskan, kebijakan efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPRD akan terus mengawal agar alokasi anggaran tetap berpihak pada kepentingan publik.
“Insyaallah pelayanan masyarakat tidak boleh berkurang, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kami sedang memilah program mana yang harus diprioritaskan dan mana yang sementara ditunda demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” pungkasnya. (Burhan)
