Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaPolitikRagam Daerah

Atasi Ancaman El Nino dan Krisis Sampah di Jabar, Dedi Mulyadi Pimpin Rakor Bersama TNI dan BMKG

117
×

Atasi Ancaman El Nino dan Krisis Sampah di Jabar, Dedi Mulyadi Pimpin Rakor Bersama TNI dan BMKG

Sebarkan artikel ini
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6/2026).

Jakarta/secondnewsupdate.co.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di wilayah Jawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6/2026).

Rakor tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani. 

Example 300x600

Seluruh bupati dan wali kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat turut hadir secara langsung, sementara para Dandim mengikuti kegiatan melalui video conference.

Dalam arahannya, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menyampaikan bahwa rapat membahas dua persoalan utama yang akan segera dihadapi masyarakat Jawa Barat, yakni ancaman krisis sampah dan dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Menurut KDM, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama enam bulan ke depan. Sementara itu, Jawa Barat juga diprediksi menjadi salah satu wilayah yang terdampak fenomena El Nino ekstrem atau yang dikenal sebagai El Nino Godzilla.

“Kita harus mengantisipasi dampak kemarau panjang ini, mulai dari kekeringan hingga kebakaran. Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau di Jawa Barat diperkirakan terjadi pada Agustus dan September. Karena itu, saya meminta masukan dari para bupati dan wali kota untuk memetakan langkah penanganannya,” ujar KDM.

Ia menegaskan bahwa langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini tanpa menunggu bencana terjadi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menghadapi ancaman tersebut.

Salah satu langkah prioritas adalah mendata wilayah yang selama ini mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau.

Pemerintah juga akan menyiapkan distribusi air melalui mobil tangki, mempercepat pembangunan jaringan air bersih, serta menyediakan toren penampungan air di desa-desa yang rawan kekeringan.

“Mobilisasi air dari sumber air harus segera disiapkan dengan dukungan TNI dan para pelaku usaha air kemasan. Pembangunan jaringan air bersih juga perlu dipercepat agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan air,” katanya.

Terkait persoalan sampah, KDM mendukung rencana TNI membangun fasilitas pengolahan sampah berbasis waste to fuel melalui teknologi pirolisis yang mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM).

Menurutnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat menghadapi ancaman serius apabila TPA Sarimukti mencapai kapasitas maksimal dalam enam bulan mendatang. 

Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus mengolah sampah yang sudah menumpuk.

“Pengurangan sampah harus dimulai dari rumah tangga. Dalam jangka panjang, kita harus memanfaatkan teknologi seperti waste to energy dan waste to fuel,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam APBD Perubahan tahun ini meliputi pembangunan jalan desa, penerangan jalan umum (PJU) desa, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat dalam mengantisipasi potensi krisis yang akan datang.

“Gubernur Jawa Barat merupakan salah satu kepala daerah yang sangat serius dalam melakukan mitigasi persoalan sampah dan ancaman kemarau panjang. 

Saat ini TNI telah membangun sekitar 500 titik distribusi air bersih, dan kami akan segera melakukan pendataan yang lebih baik untuk mendukung upaya antisipasi kekeringan, khususnya di Jawa Barat,” ujarnya.

Maruli menjelaskan, TNI telah membangun fasilitas waste to fuel di sejumlah lokasi, seperti TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, dan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.

Menurutnya, fasilitas waste to fuel di Sarimukti mampu mengolah sekitar 10 juta ton sampah, atau hampir separuh dari total kapasitas sampah yang ada saat ini yang mencapai 25 juta ton.

Selain itu, teknologi insinerator dengan suhu pembakaran di atas 800 derajat Celsius juga telah mulai beroperasi di kawasan Ciwastra, Kota Bandung, sejak Mei 2026 dengan kapasitas pembakaran mencapai 800 ton sampah per hari.

“Kami siap membangun fasilitas waste to fuel di Bogor, Tasikmalaya, Bandung, maupun Karawang. Yang dibutuhkan hanya kesiapan lahan karena proses pembangunan memerlukan waktu sekitar satu tahun,” katanya.

Di sisi lain, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa musim kemarau tahun ini diprediksi datang lebih cepat, berlangsung lebih lama, dan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akibat pengaruh El Nino.

“Pada Juni ini dampaknya sudah mulai terasa di wilayah Pantai Utara Jawa Barat. Kemudian pada Juli hingga Oktober akan meluas ke seluruh wilayah Jawa Barat, dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan September,” jelasnya.

Ia menambahkan, secara umum musim kemarau di Jawa Barat diperkirakan berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan. 

Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana kekeringan yang mungkin terjadi. (Burhan)

Example 120x600
Example 300x600
Example 300x600