Jawa Barat, Bandung l secondnewsupdate.co.id – Komunitas Buah Batu Corps (BBC) akhirnya angkat bicara terkait polemik pengelolaan Car Free Day (CFD) Buah Batu yang kini berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Bandung.
Melalui konferensi pers di Sekretariat Pimpinan Pusat BBC, Buahbatu Regency Blok A2 No. 1, Kota Bandung, Kamis (10/9/2026).
BBC menyampaikan sejumlah keberatan sekaligus meminta Pemerintah Kota Bandung membuka secara terang-benderang sejarah pengelolaan CFD Buah Batu, penggunaan anggaran, hingga keterlibatan komunitas dalam penyelenggaraannya.
Konferensi pers tersebut dihadiri Ketua Umum BBC H Bagus, Sekretaris Jenderal BBC Ivan Bachri, Ketua Bidang Hukum Rio, serta Kunto dari bidang hukum BBC.
BBC Klaim Penggagas CFD Buah Batu Sejak 2011
Sekretaris Jenderal BBC Ivan Bachri mengatakan, konferensi pers tersebut digelar dengan dua tujuan utama, yakni meminta penjelasan kepada Pemerintah Kota Bandung sekaligus menyampaikan sikap resmi BBC terhadap berbagai isu yang berkembang di media massa.
“Ada dua hal. Pertama kami minta penjelasan. Kedua kami sampaikan sikap terkait isu dan statement yang beredar di media massa,” ujar Ivan.
Menurut Ivan, masyarakat Kota Bandung mengetahui bahwa CFD Buah Batu pada awalnya dipelopori dan diselenggarakan secara mandiri oleh Komunitas BBC.
Ketua Umum BBC Bagus menegaskan, komunitasnya telah mengelola CFD Buah Batu sejak 2011 hingga 2019.
Dalam periode tersebut, BBC mengklaim penyelenggaraan CFD dilakukan tanpa menggunakan anggaran dari APBD Kota Bandung.
“10 tahun kami kelola. Aman, nyaman, bersih. Ekonomi UMKM jalan. Tidak ada pungutan, tidak ada komplain,” kata Bagus.
Menurut BBC, keberadaan CFD ketika itu bukan hanya menjadi ruang aktivitas masyarakat pada akhir pekan, tetapi juga membuka ruang ekonomi bagi pelaku UMKM dan menjadi wadah kreativitas komunitas.
Persoalkan SK Wali Kota Bandung Tahun 2023
Polemik kemudian mengemuka setelah diterbitkannya Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.111-Dishub/2023 tertanggal 16 Januari 2023 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Car Free Day.
Dalam keputusan tersebut, Wali Kota Bandung Mochamad Farhan ditetapkan sebagai pembina, sedangkan Kepala Dinas Perhubungan menjadi ketua pelaksana.
BBC menilai kebijakan tersebut membuat peran komunitas yang selama ini menjadi bagian dari sejarah CFD Buah Batu semakin terpinggirkan.
“Buah dari pemisahan itu, ruang kreatif jadi ruang kosong. CFD Buah Batu seperti jadi warga asing di wilayahnya sendiri,” tegas Bagus.
BBC juga menyoroti perubahan frekuensi penyelenggaraan CFD. Menurut mereka, ketika masih dikelola BBC, kegiatan dapat berlangsung hingga empat kali dalam sebulan.
Setelah berada di bawah pengelolaan Pemkot Bandung, frekuensinya disebut berkurang menjadi dua kali dalam sebulan.
Anggaran CFD Rp3,8 Miliar Jadi Sorotan
Tak hanya persoalan sejarah dan kewenangan, BBC juga mempertanyakan penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan CFD.
BBC menyinggung informasi pemberitaan mengenai anggaran sekitar Rp3,8 miliar untuk penyelenggaraan CFD di tiga titik, termasuk Buah Batu dan Dago.
Dalam konferensi pers tersebut, BBC juga menyoroti pernyataan Wali Kota Bandung Farhan yang diberitakan media pada 2 September 2026 mengenai adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyelenggaraan CFD dan Braga Beken.
Menurut BBC, terdapat persoalan terkait alokasi anggaran belanja jasa ketenteraman untuk personel non-ASN.
Wali Kota Bandung juga disebut menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk melibatkan warga sekitar dan komunitas dalam kegiatan penertiban.
Pernyataan mengenai keterlibatan warga dan komunitas tersebut kemudian dipertanyakan BBC.
“Komunitas mana? Tolong sebutkan secara tegas dan terbuka.
Yang jelas BBC tidak ada kerjasama, tidak ada kontrak hitam di atas putih, dan tidak pernah menerima anggaran,” ujar Ketua Bidang Hukum BBC Rio.
Rio meminta Pemerintah Kota Bandung membuka secara transparan pihak-pihak yang menerima pembayaran, dasar hukum, mekanisme pengadaan, hingga bentuk keterlibatan komunitas dalam penyelenggaraan CFD.
Ia juga menyinggung angka potensi kerugian keuangan daerah sekitar Rp2,7 miliar sebagaimana yang menjadi sorotan dalam temuan pemeriksaan.
“Kami meminta agar yang dikaji bukan hanya kontraknya, tetapi keseluruhan anggaran dan mekanisme penggunaannya,” tegas Rio.
BBC: Jangan Sampai UMKM Jadi Korban
Persoalan pengelolaan CFD, menurut BBC, bukan semata-mata mengenai siapa yang menjadi penyelenggara.
Dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku UMKM juga menjadi perhatian.
BBC menyebut adanya pedagang yang mengaku mengalami kerugian akibat berkurangnya jadwal CFD dan ketidakpastian aktivitas perdagangan.
Ivan mengatakan, ketika CFD dikelola BBC, kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa sokongan APBD sekaligus memberikan ruang ekonomi kepada masyarakat.
“Kami 10 tahun kelola tanpa APBD, ekonomi jalan, tidak ada keributan. Masyarakat mendukung karena mereka tahu yang kelola BBC,” ujarnya.
BBC berharap Pemerintah Kota Bandung tidak hanya melihat CFD sebagai agenda lalu lintas dan ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi kerakyatan, kreativitas komunitas, serta sejarah keterlibatan masyarakat lokal.
Dalam konferensi pers tersebut, Pimpinan Pusat BBC menyampaikan empat sikap resmi kepada Pemerintah Kota Bandung.
Pertama, meminta pencabutan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.111-Dishub/2023 tertanggal 16 Januari 2023.
Kedua, meminta pengusutan dan tindak lanjut secara menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan serta potensi kerugian keuangan daerah dalam penyelenggaraan CFD Buah Batu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, meminta Wali Kota Bandung Farhan memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban publik mengenai penggunaan anggaran untuk melibatkan warga dan komunitas, termasuk dasar hukum, mekanisme, serta pihak yang menerima pembayaran.
Keempat, meminta dikembalikannya keterlibatan BBC dalam penyelenggaraan CFD Buah Batu, dengan mempertimbangkan sejarah, kontribusi komunitas, serta mekanisme hukum dan administratif yang berlaku.
“Kami tegaskan, kami tidak menginginkan kontrak kerjasama. Kami minta dikembalikan ke kami. Kami bisa biayai sendiri. Nol rupiah dari Pemda,” tegas Rio.
BBC menyatakan telah mengirimkan surat resmi kepada Wali Kota Bandung terkait persoalan tersebut.
Hingga konferensi pers digelar, BBC mengaku masih menunggu jawaban dari Pemerintah Kota Bandung.
BBC menegaskan masih membuka ruang penyelesaian melalui komunikasi dan penjelasan secara terbuka.
Namun, apabila tidak memperoleh respons atau tidak terdapat itikad baik dari Pemerintah Kota Bandung, BBC menyatakan siap menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pimpinan BBC berharap persoalan CFD Buah Batu dapat diselesaikan secara transparan dan proporsional, sehingga kepentingan masyarakat, UMKM, komunitas, sekaligus tata kelola pemerintahan tetap dapat berjalan beriringan.
Konferensi pers kemudian ditutup dengan doa. Pimpinan BBC juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah awak media yang hadir dan meliput penyampaian sikap resmi tersebut. (Burhan)
