Jawa Barat, Cimahi l secondnewsupdate.co.id — Pemerintah Kota Cimahi kembali melakukan penyegaran jajaran birokrasi. Sebanyak 18 pejabat di lingkungan Pemkot Cimahi resmi dilantik oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Jumat (4/9/2026).
Pelantikan yang digelar di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi itu terdiri atas satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 17 Pejabat Fungsional. Momentum tersebut tidak hanya menjadi agenda administratif pemerintahan, tetapi juga diarahkan sebagai langkah memperkuat kinerja aparatur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu nama yang menjadi perhatian dalam pelantikan tersebut adalah Rully Sulfanorida, Ia dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi.
Sementara itu, 17 pejabat lainnya menempati berbagai jabatan fungsional pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan bahwa rotasi, mutasi dan promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Menurutnya, penyegaran diperlukan agar produktivitas aparatur tetap terjaga dan birokrasi tidak terjebak dalam rutinitas yang berpotensi menimbulkan kejenuhan.
Ngatiyana juga menekankan bahwa pergantian posisi bukan semata-mata persoalan pergeseran jabatan, melainkan bagian dari upaya menghadirkan perspektif baru dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengambil kebijakan.
“Tujuannya bukan untuk bagi-bagi jabatan, melainkan agar tidak terjadi kejenuhan, serta proses perimbangan dan pengambilan kebijakan dapat dilakukan melalui sudut pandang terbaru,” ujar Ngatiyana.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menunjukkan kinerja nyata. Integritas, kepatuhan terhadap regulasi, kejujuran dan profesionalisme, kata dia, harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah.
Khusus bagi pejabat fungsional, Ngatiyana mendorong agar kompetensi dan keahlian yang dimiliki terus diasah sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap organisasi.
Kepala Disdagkoperin Punya Tantangan Besar
Perhatian khusus diberikan kepada Rully Sulfanorida yang kini dipercaya memimpin Disdagkoperin Kota Cimahi.
Menurut Ngatiyana, posisi tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan sektor ekonomi daerah.
Disdagkoperin tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan perindustrian, tetapi juga menyentuh langsung perkembangan koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Cimahi.
Tantangan tersebut semakin kompleks karena Disdagkoperin juga didukung sejumlah unit pelaksana teknis daerah, yakni UPTD Technopark, UPT Pasar dan UPT Metrologi Legal.
Karena itu, pejabat baru diminta tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk beradaptasi. Inovasi, kolaborasi dan kemampuan membaca perubahan menjadi modal penting untuk memperkuat sektor ekonomi Kota Cimahi.
Ngatiyana mendorong agar jajaran Disdagkoperin mampu membangun jejaring dan kolaborasi, baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Di tengah kondisi fiskal daerah yang dinamis, langkah kreatif dan inovatif dinilai penting agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Seleksi Kepala Disdagkoperin Melalui Proses Terbuka
Pengangkatan dan pelantikan para pejabat tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui tahapan yang telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Khusus untuk jabatan Kepala Disdagkoperin Kota Cimahi, proses seleksi terbuka berlangsung pada 15 Juni hingga 27 Juli 2026. Sebelumnya, Pemerintah Kota Cimahi telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan seleksi terbuka dari BKN.
Rangkaian proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai ketentuan yang berlaku.
Ngatiyana pun kembali menegaskan bahwa proses rotasi, mutasi maupun promosi di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
Ia bahkan secara tegas menepis adanya praktik jual beli jabatan dalam proses tersebut.
Menurutnya, jabatan merupakan hasil dari penilaian terhadap kinerja sekaligus amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada organisasi maupun kepada masyarakat.
Pesan Ngatiyana: Jangan Rusak Marwah ASN
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Ngatiyana menyampaikan pesan yang lebih luas. Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan aparatur pemerintah akan menjadi perhatian masyarakat.
Karena itu, pejabat maupun ASN diminta berhati-hati dalam bersikap dan mengambil keputusan. Integritas tidak hanya ditunjukkan melalui dokumen dan aturan formal, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari ketika menjalankan tugas pelayanan publik.
“Jaga selalu sikap dan tindakan. Pikirkan setiap konsekuensi dari apa yang akan kita lakukan, karena sekecil apa pun tindakan kita akan memengaruhi citra dan cara pandang masyarakat terhadap kita,” tandas Ngatiyana.
Ia menegaskan, menjadi Aparatur Sipil Negara bukan sekadar mendapatkan posisi dalam struktur pemerintahan. Di balik jabatan tersebut terdapat tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik.
“Semua ini merupakan konsekuensi dari pilihan kita sebagai Aparatur Sipil Negara. Ingat, melayani masyarakat bukan sekadar bagian dari tugas, tetapi harus menjadi prioritas utama yang selalu kita dahulukan,” tegasnya.
Pelantikan 18 pejabat Pemkot Cimahi tersebut akhirnya bukan hanya menjadi momentum pergantian posisi dalam struktur birokrasi.
Lebih dari itu, pelantikan menjadi penanda bahwa penyegaran organisasi harus berujung pada kinerja yang lebih cepat, pelayanan yang lebih baik dan birokrasi yang semakin dipercaya masyarakat.
Kini, tantangan berada di pundak para pejabat yang baru dilantik: membuktikan bahwa amanah jabatan bukan sekadar seremoni, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui kerja nyata untuk Kota Cimahi. (Bagdja)
